ELHARAMAIN NEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan komitmennya menangani setiap aduan jemaah secara profesional, terstruktur, dan berkeadilan. Alih-alih langsung menjatuhkan sanksi, Kemenhaj lebih mengedepankan pendekatan mediasi dan musyawarah sebagai langkah awal penyelesaian sengketa.
Melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Kemenhaj tercatat telah menindaklanjuti lima kasus aduan masyarakat dalam rentang waktu 26–29 Januari 2026. Seluruh proses pemanggilan dan klarifikasi dilakukan secara kondusif, dengan mengutamakan keterbukaan fakta serta perlindungan hak semua pihak yang terlibat.
Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengatakan bahwa mediasi merupakan bagian dari mekanisme resmi penanganan pengaduan yang mengedepankan prinsip win-win solution.
“Pendekatan mediasi kami lakukan sebagai upaya penyelesaian awal yang berkeadilan. Namun jika tidak tercapai kesepakatan, Kementerian Haji dan Umrah tetap akan melanjutkan penanganan melalui mekanisme pengawasan dan langkah administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Harun di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Salah satu proses mediasi digelar pada 29 Januari 2026, menyusul aduan jemaah umrah terhadap salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Aduan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian fasilitas hotel yang diterima jemaah dengan penawaran awal paket perjalanan.
Melalui mediasi yang berlangsung terbuka dan berimbang, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara mediasi dan ditandatangani oleh para pihak sebagai dasar penyelesaian perkara.
Sementara itu, beberapa aduan lainnya masih berada dalam tahap klarifikasi dan pendalaman. Harun memastikan, seluruh proses penanganan akan terus dijalankan dalam koridor pengawasan dan akuntabilitas.
“Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, langkah lanjutan tetap akan ditempuh sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kemenhaj juga menegaskan tetap membuka kanal pengaduan resmi bagi masyarakat. Setiap laporan akan ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan mengutamakan perlindungan hak jemaah serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.














