ELHARAMAIN NEWS — Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan peran lembaganya tidak bisa dipersempit hanya sebagai pengelola investasi dana haji. Menurutnya, mandat utama BPKH adalah ikut meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
Pernyataan itu disampaikan Fadlul dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, tujuan pengelolaan keuangan haji secara tegas mencakup peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), serta kemaslahatan umat Islam.
“Pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, serta kemaslahatan umat Islam,” ujar Fadlul.
Ia menilai, jika BPKH hanya diposisikan sebagai fund manager yang mengejar optimalisasi nilai manfaat investasi, maka mandat peningkatan kualitas layanan haji berpotensi terabaikan.
Menurut Fadlul, keterlibatan BPKH dalam ekosistem haji justru bertujuan mendukung rasionalisasi dan efisiensi biaya. Dengan memahami struktur pembiayaan secara menyeluruh—mulai dari transportasi, akomodasi, hingga katering—BPKH dapat memberikan masukan strategis dalam penetapan BPIH.
Ia juga menyoroti karakter pasar haji dan umrah yang bersifat captive, dengan kuota haji sekitar 220 ribu jemaah per tahun dan lebih dari dua juta jemaah umrah. Kondisi tersebut dinilai rasional untuk dioptimalkan dalam kerangka ekosistem haji nasional.
Namun demikian, Fadlul menegaskan arah peran BPKH akan sangat bergantung pada kebijakan dalam revisi undang-undang. Jika tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi tetap dipertahankan, maka peran aktif BPKH dalam ekosistem menjadi konsekuensi logis. Sebaliknya, bila hanya difokuskan pada hasil investasi, maka tujuan regulasi perlu disesuaikan.
Dalam aspek kelembagaan, Fadlul menegaskan BPKH dirancang sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri. Desain tersebut mencakup segregasi kewenangan yang jelas, model hubungan koordinatif, prinsip independensi dalam pengelolaan dana, serta pemisahan tegas antara pengelola dana dan penyelenggara layanan.
Ia menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Kementerian Haji dan Umrah berperan sebagai organ pemerintah yang fokus pada pelayanan jemaah, regulasi, dan supervisi operasional, sementara BPKH bertanggung jawab pada pengelolaan investasi dan pertanggungjawaban dana kelolaan haji.














