ELHARAMAIN NEWS — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan dana kelolaan haji sepanjang 2025 mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya pembatalan porsi haji, penarikan dana oleh jemaah, serta keterbatasan realisasi investasi.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, total dana kelolaan haji yang terealisasi pada 2025 tercatat sebesar Rp 180,72 triliun. Penurunan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pengelolaan keuangan haji 2026.
“Penurunan dana kelolaan terutama dipengaruhi oleh tingginya pembatalan porsi haji dan penarikan dana BPIH yang bersifat struktural dan berada di luar kendali langsung BPKH,” kata Fadlul dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Fadlul menjelaskan, penurunan dana kelolaan terjadi meskipun minat masyarakat untuk mendaftar haji tetap tinggi. Sepanjang 2025, jumlah pendaftar haji baru mencapai 488.419 jemaah, melampaui target RKAT yang dipatok sebanyak 422.000 jemaah.
Dari sisi likuiditas, tekanan juga berasal dari tingginya pembatalan haji reguler dan haji khusus yang melampaui asumsi awal. Kondisi tersebut menyebabkan penyesuaian dana kelolaan sebesar Rp 568 miliar.
Selain itu, penarikan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada periode T-1 turut berdampak signifikan. BPKH mencatat penarikan ini mengurangi dana kelolaan di akhir kuartal III 2025 sebesar Rp 2,76 triliun.
“Penarikan uang muka BPIH bersifat siklikal operasional sebagai bagian dari kewajiban BPKH untuk memastikan kesiapan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Fadlul.
Dengan demikian, total penyesuaian atau penurunan aset kelolaan sepanjang 2025 mencapai Rp 3,33 triliun. Tekanan tersebut diperberat oleh keterbatasan realisasi investasi langsung dan investasi lainnya, yang nilai manfaatnya baru terealisasi sekitar Rp 200 miliar dari target Rp 746 miliar.
Fadlul juga menyoroti pengaruh faktor eksternal, seperti pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp 16.500 per dolar AS serta penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun, yang berdampak pada kinerja portofolio investasi konservatif.
Meski demikian, BPKH menegaskan pengelolaan dana haji 2025 tetap dilakukan secara hati-hati. Nilai manfaat yang berhasil dibukukan mencapai Rp 12,09 triliun dengan imbal hasil 6,86 persen. Sementara itu, realisasi Program Kemaslahatan tercatat Rp 240 miliar dan biaya operasional sebesar Rp 413 miliar, lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.
Untuk 2026, BPKH menargetkan dana kelolaan haji sebesar Rp 204 triliun dengan proyeksi pendaftar baru sebanyak 459.341 jemaah. Target nilai manfaat ditetapkan Rp 14,53 triliun dengan imbal hasil 7,9 persen.
“Target ini disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan optimalisasi hasil dan perlindungan dana jemaah tanpa mendorong pengambilan risiko yang berlebihan,” kata Fadlul.














