Dana Haji Rp181 Triliun Dikelola BPKH, Disebut Bisa Jadi Mesin Ekonomi Syariah Nasional

BPKH saat dalam acara Nusantara Sharia Economic Forum 2026 (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pengelolaan dana haji yang amanah, transparan, dan produktif.

Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Nusantara Sharia Economic Forum 2026 yang digelar di Nusantara Studio, NT Tower, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Forum ini mengangkat tema “Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah Indonesia Menuju Pusat Ekonomi Syariah Dunia” dan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, regulator, industri, hingga media.

Dalam forum tersebut, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa dana haji tidak hanya berfungsi sebagai dana titipan ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi syariah nasional.

Saat ini BPKH mengelola dana haji sekitar Rp181 triliun yang berasal dari setoran awal calon jemaah haji Indonesia. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen syariah yang dinilai aman, seperti:

  • Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

  • Perbankan syariah

  • Investasi pada ekosistem haji dan umrah

Seluruh penempatan investasi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keamanan dana jemaah.

Fadlul menegaskan bahwa tata kelola menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dana tersebut. BPKH mencatat tingkat tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai 95 persen, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi.

Selain itu, penempatan deposito dilakukan atas nama pemilik dana dan dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“BPKH berkomitmen memastikan dana haji dikelola secara aman, transparan, dan produktif. Pengelolaan yang kuat tidak hanya menjaga amanah jemaah, tetapi juga memungkinkan dana umat memberikan nilai manfaat optimal bagi perekonomian,” ujar Fadlul.

Melalui forum tersebut, BPKH juga mendorong integrasi potensi ekonomi yang berkaitan dengan sektor haji dan umrah. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain:

  • Keuangan syariah

  • Logistik

  • Akomodasi

  • Konsumsi

  • Farmasi

  • UMKM halal

Selain itu, diskusi dalam forum juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah, harmonisasi regulasi, serta pengembangan instrumen ekonomi syariah baru melalui kolaborasi lintas sektor.

Forum NUSHAF 2026 dihadiri oleh sejumlah menteri, pejabat publik, serta perwakilan lembaga dan pelaku industri halal. Hasil diskusi diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan sinergis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia.

Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, BPKH menegaskan akan terus fokus pada pengelolaan dana haji yang berorientasi pada kemaslahatan jemaah, peningkatan nilai manfaat, serta pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Related Post