ELHARAMAIN NEWS— Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memproyeksikan dana kelolaan pada 2025 akan mendekati Rp179 triliun, meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan sejak lembaga ini pertama kali dibentuk. Nilai manfaat dari pengelolaan dana haji tersebut ditargetkan mencapai Rp12 triliun.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan hal itu usai menghadiri perayaan HUT ke-8 BPKH di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (12/12/2025). Ia menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana haji dijalankan secara profesional dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan penuh terhadap syariah.
“Pengelolaan dana haji kami jalankan dengan transparan, akuntabel, penuh kehati-hatian, dan sepenuhnya mengikuti prinsip syariah. Kepercayaan jemaah adalah fondasi utama BPKH,” tegas Fadlul.
Menurut Fadlul, proyeksi positif tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014, yang mendorong pengelolaan dana haji untuk meningkatkan efisiensi BPIH serta mengoptimalkan nilai manfaat bagi kemaslahatan umat.
Momentum Penguatan Tata Kelola
Perayaan HUT ke-8 menjadi ajang refleksi bagi BPKH untuk memperkuat komitmen tata kelola dana haji agar tetap aman, likuid, dan memberikan manfaat optimal. Acara ini turut dihadiri berbagai tokoh penting, seperti Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Sekjen Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH, hingga para mitra investasi dan pemangku kepentingan.
Sejak berdiri, BPKH telah membukukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut. Selain itu, sejak 2018 hingga Oktober 2025, lebih dari Rp1,27 triliun telah disalurkan melalui berbagai program kemaslahatan, termasuk layanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, penguatan ekonomi umat, pembangunan sarana ibadah, hingga bantuan kebencanaan.
Anggota Dewan Pengawas BPKH, Rojikin, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga kebijakan pengelolaan dana haji agar tetap prudent dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.
“Setiap kebijakan selalu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi jemaah dan umat,” ujarnya.
Portofolio Syariah dan Ekspansi Global
Dalam pengelolaan portofolio, BPKH tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan optimalisasi nilai manfaat. Sekitar 26 persen dana ditempatkan pada instrumen perbankan syariah untuk mendukung operasional penyelenggaraan haji. Sisanya dialokasikan pada berbagai instrumen investasi syariah yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
BPKH juga memperkuat kiprahnya di ekosistem perhajian global melalui BPKH Limited di Arab Saudi, yang bergerak di sektor perhotelan, akomodasi, katering, dan layanan pendukung haji maupun umrah. Ekspansi ini diharapkan memberikan sumber nilai manfaat jangka panjang bagi jemaah haji Indonesia.
Fondasi Delapan Tahun dan Arah Ke Depan
Fadlul menegaskan bahwa delapan tahun perjalanan BPKH merupakan fondasi kokoh bagi lembaga tersebut untuk menghadapi tantangan pembiayaan haji ke depan.
“Ke depan, kami berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan haji agar tetap aman, efisien, dan berkelanjutan demi kemaslahatan jemaah dan umat,” tutupnya.














