ELHARAMAIN NEWS — Pegawai di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, diminta untuk menjaga integritas tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada jemaah. Penegasan ini disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al-Rasyid.
Menurut Harun, integritas — terutama komitmen terhadap prinsip anti korupsi — merupakan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga yang bertanggung jawab mengelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“Pegawai di Kementerian Haji dan Umrah, khususnya di Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, harus memiliki integritas yang tinggi, terutama integritas anti korupsi,” ujar Harun saat membuka kegiatan Review Pengawasan Penyelenggaraan Haji pada Minggu (8/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menghadirkan pemateri dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan pencegahan praktik gratifikasi di lingkungan kementerian.
Dalam kesempatan itu, Harun mengingatkan bahwa berbagai bentuk pemberian, meskipun terlihat sederhana, tetap berpotensi melanggar aturan serta merusak integritas pegawai.
Ia mencontohkan bahwa dirinya pernah mengusulkan kepada Menteri agar disediakan sebuah lemari khusus yang berisi berbagai bentuk pemberian, mulai dari batik, makanan ringan, hingga barang lainnya, yang dapat dilihat oleh semua orang sebagai pengingat tentang potensi gratifikasi.
“Pemberian semacam inilah yang menyalahi undang-undang, karena integritas akan terganggu,” tegasnya.
Harun juga berbagi pengalaman saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ketika hendak pulang dari kunjungan ke salah satu penyelenggara ibadah haji khusus, ia sempat ditawari sebuah sajadah sebagai oleh-oleh.
Namun, ia memilih menolak pemberian tersebut demi menjaga prinsip integritas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai.
Harun menilai potensi gratifikasi sering muncul ketika pegawai melakukan pengawasan atau kunjungan kerja ke berbagai lembaga penyelenggara haji dan umrah, seperti Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Ia mengingatkan agar para pegawai berhati-hati terhadap berbagai bentuk pemberian yang mungkin diberikan saat kunjungan tersebut.
“Bisa saja nanti diungkit ketika ada pelanggaran. Misalnya dikatakan, ‘Bapak/Ibu pernah datang ke sini, saya pernah memberi amplop, voucher hotel, dan lainnya’. Karena itu harus sangat berhati-hati,” ujarnya.
Harun bahkan mengingatkan secara tegas agar tidak ada pegawai yang tersangkut kasus hukum sebelum penyelenggaraan ibadah haji dimulai.
“Jangan sampai belum pelaksanaan haji sudah ada yang kepegang oleh KPK,” katanya.
Selain menekankan pentingnya integritas, Harun juga mengajak seluruh pegawai di Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk aktif memberikan saran dan masukan demi meningkatkan kinerja lembaga.
Menurutnya, keterlibatan seluruh pegawai sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para jemaah.
“Saran dan masukan diperlukan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke depan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Harun juga menyinggung situasi global yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ia menyebut saat ini tersisa sekitar 43 hari menuju pelaksanaan haji.
Ia berharap konflik internasional yang tengah berlangsung dapat segera berakhir agar tidak berdampak pada pelaksanaan ibadah haji.
“Kita berharap perang segera selesai. Jika berlangsung panjang, Kemenhaj harus melakukan mitigasi risiko,” ujarnya.
Menurut Harun, pemerintah telah melakukan koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.
Beberapa skenario yang dimitigasi antara lain kemungkinan penutupan bandara di Arab Saudi hingga potensi pengurangan kuota jemaah haji.
Di akhir sambutannya, Harun menegaskan komitmen Kementerian Haji dan Umrah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.
“Secara kelembagaan kita memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan pelayanan haji yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Harun.
Ia juga mengajak seluruh pegawai untuk memperkuat niat dan komitmen dalam menjalankan amanah pelayanan kepada jemaah.
“Semoga penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan dengan sukses dan terlaksana dengan baik,” tutupnya.














