ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) memperkuat penyusunan Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah dengan menggandeng IPB University. Kolaborasi ini dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Science Techno Park (STP) IPB, Senin (23/2/2026).
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025. Regulasi tersebut menetapkan Kemenhaj sebagai leading institution dalam transformasi sektor haji.
“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 secara tegas memberikan mandat kepada Kemenhaj untuk memimpin transformasi sektor haji, termasuk dalam membangun ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Jaenal.
Menurutnya, penyusunan cetak biru menjadi langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan haji dari sekadar cost center menjadi profit center yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara terukur dan berkelanjutan.
Ekosistem ekonomi haji yang dimaksud mencakup berbagai pilar penting, mulai dari transportasi dan logistik, akomodasi, konsumsi pangan, layanan kesehatan dan bimbingan ibadah, efisiensi digital, produk halal unggulan, hingga keuangan syariah inovatif. Dengan total kuota 221.000 jemaah haji Indonesia, potensi nilai ekonomi dinilai sangat besar dan membutuhkan integrasi rantai pasok serta pelibatan pelaku usaha nasional secara sistematis.
Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menyatakan kesiapan kampusnya menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi haji berbasis sains dan teknologi.
“IPB siap berkontribusi dalam penyusunan naskah akademik dan penguatan cetak biru, termasuk melalui standar gizi dan formulasi menu jemaah, inovasi produk pangan adaptif, serta pengembangan sistem rantai pasok berbasis teknologi,” tegas Alim.
Dalam FGD tersebut, IPB memaparkan sejumlah kontribusi konkret, seperti penyusunan standar gizi berbasis evidence, pengembangan produk pangan rendah indeks glikemik dan tahan distribusi, hingga penerapan smart traceability berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menjamin mutu dan keamanan pangan.
FGD ini juga merumuskan model kolaborasi antara kementerian, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan UMKM guna membangun rantai nilai ekonomi haji yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Melalui sinergi tersebut, Kemenhaj menargetkan terwujudnya Cetak Biru Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang komprehensif dan implementatif, sekaligus mendorong transformasi sektor haji menjadi ekosistem ekonomi produktif yang memberi dampak luas bagi perekonomian nasional.














