ELHARAMAIN NEWS – Sekolah wajib menjamin lingkungan belajar yang aman dari kekerasan, termasuk perundungan atau bullying. Lalu, bagaimana hukumnya jika pihak sekolah justru menyembunyikan kasus perundungan demi menjaga nama baik lembaga? Pertanyaan itu dijawab dalam kajian fikih yang ditulis Ustaz Sunnatullah dan terbit pada Kamis (15/10/2026).
Persoalan ini, menurut kajian tersebut, menjadi semakin rumit ketika sekolah lebih memilih menutupi peristiwa demi reputasi ketimbang melindungi korban. Padahal, pendidikan tidak hanya soal prestasi akademik, tetapi juga menyangkut keselamatan dan martabat setiap peserta didik.
Larangan merundung memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Kajian itu mengutip hadis riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa setiap Muslim atas Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis ini menegaskan bahwa menjaga kehormatan sesama, termasuk dari hinaan dan perlakuan merendahkan, merupakan kewajiban.
Pandangan serupa datang dari lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta al-Mishriyyah. Melalui fatwa nomor 5078 tertanggal 6 Oktober 2020, Syekh Syauqi Ibrahim Allam menyatakan bahwa perundungan merupakan perbuatan tercela menurut syariat dan dapat dikenai sanksi hukum. Fatwa itu juga mengimbau masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan media untuk bersama-sama mencegah bullying melalui edukasi, penanaman budaya meminta maaf, serta penghormatan terhadap hak orang lain.
Bagaimana dengan sekolah yang mengetahui adanya perundungan tetapi memilih diam? Kajian tersebut menilai pihak sekolah yang mampu mencegah, namun membiarkan perundungan terjadi, dapat tergolong as-sukut ‘anil munkar atau diam terhadap kemungkaran. Hukum perbuatan itu, menurut kajian tersebut, adalah haram.
Secara bahasa, as-sukut berarti diam, sedangkan munkar adalah perbuatan buruk yang dilarang syariat. Dengan demikian, kewajiban mencegah kemungkaran tidak hanya dibebankan kepada pelaku, tetapi juga kepada pihak yang berada dalam posisi mampu menghentikannya, seperti pengelola sekolah dan para guru.
Untuk memperkuat penilaian itu, penulis merujuk Sayyid Murtadha az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, yang menyebutkan bahwa diamnya seseorang dianggap seperti kerelaannya terhadap perbuatan yang dilakukan. Artinya, pembiaran tidak dipandang netral. Pihak yang sanggup menghentikan kezaliman tetapi memilih tidak bertindak ikut menanggung akibat dari pembiaran itu.
Atas dasar tersebut, menyembunyikan kasus perundungan demi nama baik sekolah dinilai tidak diperbolehkan. Alasannya, tindakan itu sama dengan menutupi kezaliman, membuka peluang perundungan terulang, dan mengabaikan hak korban atas perlindungan. Nama baik lembaga tidak boleh dibangun di atas penderitaan peserta didik.
Kajian itu menyimpulkan, sekolah wajib menangani kasus perundungan secara serius. Langkah yang diharapkan mencakup perlindungan terhadap korban, pembinaan, dan pemberian sanksi yang sesuai kepada pelaku. Keselamatan peserta didik, tegas kajian tersebut, harus diutamakan di atas reputasi sekolah.
Isu perlindungan peserta didik dari kekerasan juga mendapat perhatian pemerintah. Kementerian Agama baru-baru ini membentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren dan meluncurkan Safe Santri, sebagaimana diberitakan situs ini. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan, baik sekolah umum maupun pesantren, menjadi agenda yang perlu dijalankan bersama.
Perlu dicatat, uraian di atas merupakan kajian fikih yang disusun penulisnya berdasarkan rujukan ulama, bukan fatwa resmi lembaga keagamaan di Indonesia. Pembaca yang menghadapi kasus nyata dianjurkan berkonsultasi dengan ulama setempat dan menempuh jalur pelaporan yang tersedia, termasuk kepada dinas pendidikan atau kepolisian bila terdapat unsur pidana.
Bagi orang tua dan masyarakat, kajian fikih ini dapat menjadi pengingat untuk tidak ragu melaporkan dugaan perundungan dan mendampingi korban. Bagi lembaga pendidikan, keterbukaan dalam menangani kasus justru menjadi bentuk tanggung jawab yang menjaga kepercayaan publik dalam jangka panjang.














