ELHARAMAIN NEWS– Layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia akan mengalami transformasi besar menyusul kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi yang melarang pembukaan klinik atau rumah sakit asing secara independen di wilayahnya. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan menjajaki Kerja Sama Operasi (KSO) dengan sejumlah fasilitas kesehatan resmi di Arab Saudi untuk musim haji 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengonfirmasi upaya penyesuaian ini. “Atas dorongan Komisi VIII, [kami] melakukan beberapa pembicaraan, rencana KSO dengan beberapa rumah sakit di Saudi Arabia,” ujar Dahnil di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Kolaborasi Gantikan Operasi Mandiri KKHI
Dahnil menjelaskan bahwa Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang selama ini beroperasi secara mandiri di Makkah dan Madinah, ke depannya akan dilebur dalam skema kolaborasi. Operasional KKHI akan dijalankan bersama dengan rumah sakit Arab Saudi yang berstatus legal.
“Jadi KKHI kita itu, kita punya KKHI di Mekkah, kita punya klinik haji juga di Madinah. Nah, itu nanti operasinya itu bersama dengan rumah sakit Arab Saudi yang legal,” kata Dahnil.
Selain itu, Dahnil menambahkan bahwa Pemerintah Saudi menunjukkan komitmen untuk mendukung peningkatan layanan darurat, termasuk rencana penyediaan unit gawat darurat bergerak (mobile emergency unit).
Upaya KSO ini juga mencakup penjajakan agar rumah sakit mitra Saudi dapat merekrut tenaga kesehatan (Nakes) Indonesia, baik dokter maupun perawat, untuk menjamin layanan tetap sesuai standar Indonesia.
Tantangan Kesiapan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Perubahan sistem ini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, kembali mengingatkan pemerintah mengenai larangan membuka klinik sendiri, yang mengharuskan semua jemaah sakit dibawa ke rumah sakit Saudi.
“Catatan untuk tahun ini adalah kita tidak boleh membuka klinik di sana. Ini semua orang sakit, baik itu tidak boleh dirawat di hotel atau klinik, tidak boleh. Artinya harus dibawa ke rumah sakit,” jelas Wachid dalam rapat Panja Haji di Komisi VIII DPR RI, Senayan, Selasa (28/10/2025).
Wachid menekankan bahwa tantangan terbesar kini terletak pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa tenaga medis yang akan direkrut ke dalam sistem kesehatan Saudi memiliki kualifikasi yang mumpuni.
“Ini PR besar untuk kesehatan perlunya kita menyediakan SDM yang nanti akan masuk sebagai pelayan kesehatan di rumah sakit Arab Saudi,” tambahnya, sembari menegaskan bahwa kualitas pelayanan jemaah tidak boleh menurun meskipun terjadi perubahan sistem operasional.














