Kasus Kuota Haji Makin Panas, Eks Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

agusty reza

Eks Menpora Dito Ariotedjo (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret sejumlah nama besar. Terbaru, KPK memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo untuk diperiksa sebagai saksi, Jumat (23/1/2026).

Pemanggilan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menyebut pemeriksaan dilakukan dalam rangka pendalaman kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada periode 2023–2024.

“Benar, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara DA, eks Menteri Pemuda dan Olahraga 2023–2025, dalam lanjutan penyidikan perkara kuota haji,” ujar Budi kepada wartawan.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci alasan pemanggilan Dito Ariotedjo. Penyidik hanya menegaskan bahwa keterangan saksi sangat dibutuhkan guna membuat terang perkara yang sedang ditangani.

“Kami meyakini Pak Dito akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan ini. Pada prinsipnya, keterangan saksi dibutuhkan penyidik untuk membantu mengungkap perkara,” tambahnya.

Kasus ini bermula dari kebijakan pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah pada 2024, saat Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama. Tambahan kuota tersebut semula dimaksudkan untuk mengurangi masa tunggu jemaah haji reguler yang bisa mencapai lebih dari 20 tahun.

Sebelumnya, kuota haji Indonesia pada 2024 tercatat sebanyak 221 ribu jemaah. Dengan tambahan kuota, jumlah tersebut meningkat menjadi 241 ribu jemaah. Namun, kebijakan pembagian kuota menjadi sorotan karena dilakukan secara rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa kuota haji khusus hanya maksimal 8 persen dari total kuota nasional. Akibat kebijakan tersebut, kuota akhirnya digunakan untuk 213.320 jemaah reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.

KPK menilai kebijakan ini berdampak serius. Sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun dan seharusnya berangkat pada 2024 justru gagal berangkat.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex sebagai tersangka. Lembaga antirasuah mengklaim telah mengantongi sejumlah alat bukti kuat untuk menjerat keduanya.

Pemanggilan Dito Ariotedjo pun menambah daftar panjang saksi yang diperiksa KPK, sekaligus memperluas spektrum penyidikan dalam salah satu kasus korupsi haji paling menyita perhatian publik.

Related Post