ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta masyarakat turut berperan aktif mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan bersih tanpa praktik komisi, kickback, maupun gratifikasi.
Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Haji dan Umrah, Rachmat Tri Fahmi, dalam perbincangan bersama RRI Pro 3, Senin (9/2/2026). Ia menegaskan, publik termasuk jemaah dan keluarga jemaah dapat melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan haji.
“Jika publik menemukan praktik-praktik yang melanggar hukum, silakan disampaikan kepada kementerian,” ujar Rachmat.
Menurutnya, Kemenhaj telah menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawasi secara ketat penyelenggaraan ibadah haji 2026. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan efisiensi anggaran serta memaksimalkan pelayanan kepada jemaah.
“Kami berkomitmen penyelenggaraan haji harus bersih dari praktik yang berpotensi merugikan jemaah,” tegasnya. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah menjamin jemaah tetap mendapatkan pelayanan terbaik meskipun biaya haji mengalami penurunan.
Rachmat mengungkapkan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 ditetapkan rata-rata sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah turun menjadi rata-rata Rp54,19 juta.
Penurunan tersebut ditopang oleh subsidi nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp33,21 juta per jemaah.
Selain aspek biaya, Kemenhaj juga melakukan pembenahan dalam pola perekrutan petugas haji. Rachmat menegaskan, orientasi utama petugas adalah melayani jemaah.
“Target utama para petugas adalah melayani, bukan sebaliknya dilayani,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, para petugas dibekali pelatihan fisik dan mental oleh instruktur dari TNI dan Polri, serta pelatihan bahasa Arab melalui bimbingan teknis intensif secara luring dan daring.
Kemenhaj juga fokus meningkatkan kualitas akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah, khususnya di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Salah satu upaya strategis yang tengah diproses adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah.
“Pembangunan Kampung Haji di Makkah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian dan layanan bagi jemaah,” kata Rachmat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia mendapat kehormatan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memiliki lahan di Makkah. Pemerintah Indonesia pun akan membangun kompleks haji yang diperuntukkan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.
Menurut Presiden, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian besar Pemerintah Arab Saudi, bahkan dengan melakukan penyesuaian regulasi demi memberi kesempatan kepada Indonesia memiliki lahan di Tanah Suci.














