Kemenhaj Perketat Pengawasan, Cegah Praktik “Nyodok” Nomor Porsi Jemaah

Neo Jurnalis

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Harun Al Rasyid. (foto: istimewa)

ELHARAMAIN NEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji untuk mencegah praktik penyimpangan, termasuk “nyodok” nomor porsi jemaah.

Pengetatan pengawasan dilakukan sejak tahap pra-haji hingga pertanggungjawaban pascapelaksanaan.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan penyelenggaraan haji merupakan rangkaian proses panjang yang harus bersih di setiap tahapannya.

“Dari awal proses haji itu ada tahapan pra-haji, lalu pelaksanaan hajinya sendiri, dan setelah itu ada pertanggungjawaban. Semua tahapan itu harus bersih,” ujar Harun dalam wawancara, Rabu (27/1/2026).

Pada tahap pra-haji, Harun menyoroti persoalan pendaftaran jemaah haji reguler dan haji khusus. Ia menegaskan daftar jemaah harus tersusun rapi dan tertutup dari manipulasi, seperti praktik “nyodok” nomor porsi tanpa dasar yang sah.

“Tidak ada kemudian upaya-upaya mengganti nama-nama jemaah itu. Misalnya yang nomor urut porsi belakangan kemudian bisa nyodok ke depan tanpa ada alasan yang jelas. Tapi kalau untuk penggabungan atau penggantian pendamping lansia itu kan dimungkinkan,” kata Harun.

Harun juga menilai pembenahan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) menjadi keharusan agar data jemaah tidak mudah diutak-atik oleh pihak yang berkepentingan.

Selain pendaftaran, tahap pelunasan biaya haji juga dinilai rawan penyimpangan. Harun menyinggung kasus kuota tambahan yang saat ini tengah disidik KPK sebagai contoh pentingnya pembenahan pada fase tersebut.

“Sebenarnya siapa yang berangkat, siapa yang kemudian tergeser itu semuanya harus diberesin,” ujarnya.

Ia menambahkan, risiko penyimpangan juga mengintai proses pengadaan layanan haji, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurut Harun, praktik intervensi dan percaloan masih berupaya masuk dalam proses tersebut.

“Memang kalau saya lihat sejak tahun 2012 sampai hari ini praktik-praktik itu masih ada. Intervensi-intervensi, termasuk kemudian adanya praktik-praktik percaloan itu masih mencoba untuk masuk ke dalam proses penyediaan ini,” ucap Harun.

Harun memastikan Kemenhaj bertekad menutup celah tersebut pada penyelenggaraan haji tahun ini dan menjamin proses penyediaan layanan berjalan sesuai ketentuan serta bebas dari praktik percaloan dan intervensi.

Related Post