Kemenhaj RI Tindak Lanjuti Aduan Korban Dugaan Penggelapan Dana Jemaah Haji Furoda

agusty reza

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid. (foto: istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengambil langkah tegas menyusul aduan dugaan penipuan dan/atau penggelapan dana dalam penyelenggaraan Haji Furoda 2025.

Pemanggilan dan klarifikasi dilakukan terhadap pihak-pihak terkait setelah keberangkatan jamaah tak kunjung terealisasi.

Aduan tersebut diajukan oleh 10 orang jamaah yang melaporkan kegagalan keberangkatan Haji Furoda sebagaimana dijanjikan oleh PT NMA. Berdasarkan keterangan awal yang diterima Kemenhaj, pada 12 Agustus 2025 jamaah dan pihak travel sempat mencapai kesepakatan pengalihan layanan ke program umrah, disertai komitmen pengembalian dana secara bertahap.

Namun hingga tenggat waktu pengembalian dana pada 15 Desember 2025, pihak travel tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi ini dinilai telah merugikan jamaah dan menunjukkan tidak dipatuhinya kesepakatan yang telah dibuat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kemenhaj melakukan pemanggilan dan klarifikasi awal terhadap para jamaah selaku pelapor dan korban. Langkah ini bertujuan menggali kronologi secara menyeluruh sekaligus mengumpulkan bukti pendukung.

Sementara itu, pemanggilan terhadap pihak travel dijadwalkan pada hari berikutnya untuk dimintai klarifikasi, pertanggungjawaban, serta komitmen penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban terhadap jamaah tidak dapat ditoleransi.

“Negara hadir untuk memastikan perlindungan jamaah serta menegakkan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang akuntabel dan berintegritas,” tegas Harun seperti dilansir dari haji.go.id, Senin (5/1/2026).

Ia menambahkan, pemanggilan dan klarifikasi ini merupakan langkah awal pengawasan aktif dan korektif guna memastikan kepatuhan penyelenggara perjalanan ibadah terhadap regulasi serta mencegah terulangnya praktik yang merugikan masyarakat.

Kemenhaj juga mengimbau masyarakat agar hanya menggunakan penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang berizin resmi, terpercaya, serta memiliki rekam jejak yang jelas. Jamaah juga diminta waspada terhadap promosi atau ajakan yang menjanjikan keberangkatan haji tanpa antrean.

Related Post