ELHARAMAIN NEWS — Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya hoaks pendaftaran petugas haji 2025–2026 yang kembali beredar luas di media sosial. Informasi palsu tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi menjadi modus penipuan dan pencurian data pribadi.
Fenomena ini kembali mencuat seiring beredarnya unggahan di sejumlah akun media sosial, khususnya Facebook, yang mengklaim adanya pembukaan rekrutmen petugas haji dengan berbagai iming-iming menarik. Mulai dari biaya keberangkatan yang disebut ditanggung pemerintah hingga janji fasilitas tertentu bagi pendaftar.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan proses pendaftaran resmi petugas haji.
Hoaks pendaftaran petugas haji umumnya disebarkan melalui unggahan media sosial yang terlihat meyakinkan. Pelaku biasanya mencantumkan narasi resmi disertai logo instansi tertentu untuk mengelabui calon korban.
Tak jarang, unggahan tersebut menyertakan tautan pendaftaran palsu yang mengarahkan pengguna ke formulir tidak resmi. Dalam formulir tersebut, korban diminta mengisi data pribadi sensitif, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, hingga akun Telegram.
Dalam kasus tertentu, pelaku bahkan meminta kode OTP atau kata sandi akun, yang berpotensi membuka akses ke data pribadi korban dan disalahgunakan untuk tindak kejahatan digital.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan bahwa pendaftaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1447 H/2026 M hanya dilakukan melalui jalur resmi.
Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs petugas.haji.go.id. Calon pendaftar diwajibkan menggunakan nomor WhatsApp aktif untuk menerima kode OTP sebagai tahap verifikasi awal.
Setelah berhasil masuk, pendaftar diminta melengkapi formulir yang mencakup pilihan lokasi ujian dan jenis petugas haji. Data pribadi seperti NIK, nama lengkap, email, hingga unggahan dokumen pendukung wajib diisi sesuai ketentuan.
Seluruh data dan berkas akan diverifikasi oleh petugas Kemenhaj di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Jika dinyatakan lolos verifikasi, pendaftar dapat mencetak kartu ujian serta mengikuti seleksi menggunakan aplikasi CATPETUGAS. Setiap NIK hanya dapat digunakan satu kali untuk pembuatan akun.
Kemenhaj mengimbau masyarakat agar selalu mengecek sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikan kabar terkait rekrutmen petugas haji. Informasi resmi hanya disampaikan melalui situs dan kanal media sosial resmi pemerintah.
Masyarakat juga diminta menghindari mengklik tautan mencurigakan serta tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya. Kehati-hatian ini dinilai penting untuk mencegah kerugian akibat penipuan daring yang kian marak.
Selain melindungi diri sendiri, sikap kritis terhadap informasi juga membantu mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak pihak.














