ELHARAMAIN NEWS — Sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengemuka, dengan pemerintah menegaskan bahwa pembatasan kewenangan diskresioner Menteri dalam menentukan kuota haji reguler justru menjamin prinsip kepastian hukum yang adil.
Ahli Presiden/Pemerintah, Wahiduddin Adams, menyampaikan bahwa pengaturan dalam beleid terbaru tetap konstitusional karena membatasi opsi Menteri agar tidak menggunakan variabel pembagian kuota secara sepihak. Menurutnya, kebijakan kuota harus dinamis dan adaptif, mengingat adanya faktor perubahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi setiap tahun.
Permohonan perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025 ini diajukan oleh Endang Samsul Arifin yang menilai Pasal 13 ayat (2) UU Haji dan Umrah menimbulkan ketidakpastian estimasi keberangkatan jamaah karena skema pembagian kuota dapat berubah dari tahun ke tahun.
Dalam sidang, saksi pemerintah Nur Alim mengungkapkan kebijakan terbaru justru mempercepat antrean di Sulawesi Selatan dari lebih 40 tahun menjadi sekitar 20 tahun. Sementara pembina KBIHU Surabaya, Muhamad Molik, menilai kebijakan berbasis proporsi daftar tunggu membuat estimasi keberangkatan lebih pasti dan membantu pembinaan jamaah.
Pemerintah menegaskan, perubahan skema bukan menghilangkan hak jamaah, melainkan menata ulang antrean secara objektif dan adil demi kemaslahatan bersama.
Mahkamah kini akan mempertimbangkan dalil pemohon yang meminta agar pembagian kuota haji reguler ditegaskan menggunakan kombinasi proporsi jumlah penduduk Muslim dan daftar tunggu secara berimbang.














