Pemerintah Matangkan Kesiapan Haji 2026, Koordinasi Lintas K/L Diperkuat

Neo Jurnalis

Jemaah haji padati pelataran Masjidil Haram. (foto: istimewa)

ELHARAMAIN NEWS – Pemerintah mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M dengan menekankan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan jemaah berjalan aman, sehat, dan semakin berkualitas.

Komitmen tersebut ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Haji 2026 yang digelar secara hybrid, Senin (27/1).

“Penyelenggaraan haji adalah kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Seluruh proses harus terintegrasi, patuh regulasi, dan berorientasi pada kemaslahatan umat,” ujar Warsito, Jumat (30/1).

Pemerintah menetapkan empat pilar utama penyelenggaraan haji 2026, yakni kekhusyukan ibadah, keamanan dan keselamatan jemaah, kesehatan jemaah, serta kemaslahatan dan penguatan ekosistem haji.

Dalam rapat tersebut dilaporkan, pelatihan Petugas Haji Reguler telah diikuti 1.636 peserta dan hampir seluruhnya menyelesaikan tahapan pelatihan, meliputi pembinaan fisik, teknis, praktik lapangan, hingga kemampuan bahasa Arab.

Dari sisi pembiayaan, hingga 26 Januari 2026 pelunasan jemaah haji reguler telah mencapai 209.790 jemaah atau 103,18 persen, ditambah 33.214 jemaah cadangan. Sementara progres pemvisaan tercatat 149.954 jemaah atau 73,75 persen.

Integrasi data jemaah diperkuat melalui SISKOHAT yang terhubung dengan sistem Nusuk milik Pemerintah Arab Saudi. Untuk petugas haji, sebanyak 4.377 orang atau 99,1 persen telah terinput dalam sistem tersebut.

Pada aspek kesehatan, pemeriksaan istitha’ah telah melampaui target. Dari total 203.320 jemaah reguler, sebanyak 217.547 jemaah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan dan disiapkan untuk mengakomodasi jemaah cadangan.

Kemenko PMK menegaskan akan terus mengoordinasikan penyelenggaraan haji melalui pilar pelaksanaan, pengawasan, dan penguatan ekosistem haji, dengan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam layanan transportasi menuju embarkasi.

Related Post