ELHARAMAIN NEWS — Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mendesak pemerintah segera menyiapkan tempat penampungan sementara bagi jemaah umrah Indonesia yang masih tertahan di Timur Tengah akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menyatakan penutupan sejumlah bandara serta pembatalan penerbangan pasca serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran berpotensi membuat ribuan jemaah tidak dapat segera kembali ke Tanah Air.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi.
“Jika jalur penerbangan belum juga dibuka, pemerintah harus menyiapkan langkah darurat, termasuk menyediakan tempat penampungan sementara yang aman dan layak bagi jemaah,” ujar Mustolih dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3/2026).
Komnas Haji menilai penyediaan penampungan darurat merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya di tengah situasi perang yang belum dapat diprediksi kapan berakhir.
Lembaga tersebut juga meminta Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sebagai leading sector penyelenggaraan umrah untuk berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, maskapai penerbangan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), asosiasi haji dan umrah, serta otoritas Arab Saudi.
Selain penampungan sementara, Komnas Haji juga mendorong pembentukan pusat informasi guna memastikan jemaah memperoleh kepastian terkait jadwal kepulangan, akomodasi, serta bantuan logistik.
Mustolih menyoroti kemampuan finansial jemaah yang berbeda-beda. Sebagian berangkat dengan dana terbatas sesuai jadwal perjalanan. Penundaan kepulangan berpotensi menambah beban biaya, terutama bagi jemaah lansia dan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.
“Tidak semua jemaah memiliki cadangan biaya untuk tinggal lebih lama. Apalagi ada yang berangkat secara mandiri tanpa melalui biro travel,” ujarnya.
Komnas Haji juga mengimbau calon jemaah yang belum berangkat agar menunda perjalanan hingga situasi benar-benar kondusif. Sementara jemaah yang masih berada di Arab Saudi diminta mengikuti arahan resmi pemerintah.
Umrah pada bulan Ramadan merupakan periode dengan lonjakan jemaah tertinggi dari berbagai negara. Tahun ini diperkirakan sekitar lima juta orang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci. Eskalasi konflik dinilai berdampak tidak hanya pada jemaah, tetapi juga biro perjalanan, maskapai, dan sektor pendukung lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Menteri Haji dan Umrah RI Irfan Yusuf, Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, serta juru bicara kementerian Ichsan Marsha belum memberikan tanggapan resmi terkait kondisi jemaah yang masih tertahan.














