RUU Keuangan Haji Memanas, DPR Soroti Penambahan Dewan Pengawas BPKH

Neo Jurnalis

Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali memanas. Salah satu isu yang menuat adalah usulan penambahan jumlah Dewan Pengawas (Dewas) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji merupakan aspek krusial yang harus dirumuskan secara tegas dalam RUU. Ia menilai kejelasan jumlah Dewan Pengawas penting untuk mencegah potensi persoalan hukum maupun tata kelola di kemudian hari.

“Diusulkan adanya penambahan jumlah dewan pengawas. Usulan ini harus didasarkan pada keputusan yang kuat. Namun setiap dewas harus memiliki fungsi yang benar-benar bermanfaat,” ujar Bob dalam rapat Panja.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haji yang bersumber langsung dari setoran jemaah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai perlu agar lembaga pengelola memiliki kompetensi di bidang investasi syariah dan manajemen risiko.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan agar komposisi dewan pengawas tidak melebihi jumlah direksi. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak jelas apabila dewas lebih banyak dari arah, apalagi uang yang ada langsung dari para jemaah haji,” ujarnya.

Jazuli merekomendasikan jumlah dewan pengawas maksimal tujuh orang. Ia menilai beban kerja arah jauh lebih besar dibandingkan pengawas sehingga komposisi harus proporsional.

Pembahasan RUU PKH masih akan terus berlanjut guna merumuskan tata kelola keuangan haji yang dinilai transparan, profesional, dan akuntabel.

Related Post