ELHARAMAIN NEWS – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Penegakan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Reguler 1448 H/2027 M, Rabu (11/11/2026). Satgas yang melibatkan dinas kesehatan, kepolisian, dan ormas keagamaan itu sepakat menggencarkan edukasi dan pendampingan syarat kesehatan bagi calon jemaah.
Rapat di Aula Kantor Kemenhaj Kota Parepare dipimpin Kepala Kantor, H. La Jami, selaku Ketua Satgas. Hadir Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Kota Parepare, Sabuddin, perwakilan Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Parepare, serta perwakilan Dinas Kesehatan Kota Parepare, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah wilayah Sulawesi Selatan.
Dari dinas kesehatan, hadir Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Pencegahan Pengendalian Penyakit, Edy Kusuma Suhardi, bersama pengelola program kesehatan haji, Apriyanti. Kepala Seksi Bina dan Pelayanan Haji dan Umrah Kemenhaj Parepare, Rukman, juga mengikuti rapat.
La Jami menjelaskan, satgas dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kemenhaj Kota Parepare Nomor KEP-18/Kk.28.24/2026. Menurut dia, satgas menjadi instrumen untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan pedoman teknis pemeriksaan kesehatan terbaru.
Rapat menyepakati dua mandat utama. Pertama, menggencarkan komunikasi, edukasi, dan informasi tentang kriteria istithaah kesehatan kepada calon jemaah sejak dini. Kedua, mendampingi calon jemaah secara nyata dalam memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keterlibatan NU dan kepolisian diharapkan memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Kerja satgas akan dipantau dan dievaluasi berkala oleh Kanwil Kemenhaj dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, lalu dilaporkan kepada Menteri Haji dan Umrah.
Pembentukan satgas serupa berlangsung di sejumlah daerah menjelang haji 2027. Pemeriksaan kesehatan kini mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 82 Tahun 2026 tentang Pedoman Penetapan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Indonesia. Di Jembrana, Bali, satgas bahkan mendatangi langsung jemaah yang belum lolos syarat kesehatan.
Status istithaah juga menentukan kelanjutan proses haji. Jemaah yang belum ditetapkan memenuhi syarat kesehatan di sistem belum dapat melunasi biaya haji. Pelunasan tahap pertama berlangsung hingga 10 Desember 2026.
Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj Parepare belum menyebut jumlah calon jemaah haji 2027 di kota itu maupun berapa yang sudah ditetapkan istithaah.
Bagi calon jemaah haji 2027, jangan menunggu panggilan terakhir untuk memeriksakan diri. Datangi puskesmas sesuai domisili, sampaikan riwayat penyakit dengan jujur, dan ikuti saran pembinaan seperti pengaturan obat atau latihan fisik. Bila ada kendala, tanyakan langsung ke kantor Kemenhaj atau satgas istithaah setempat.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
