ELHARAMAIN NEWS — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketidakseragaman biaya pemeriksaan istitha’ah kesehatan bagi calon jemaah haji yang masih terjadi di sejumlah daerah. Perbedaan tarif yang cukup signifikan dinilai menimbulkan polemik dan berpotensi menambah beban biaya bagi masyarakat.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/11/2025), Selly menyebut adanya selisih tarif hingga mencapai jutaan rupiah. “Perbedaan tarif di tiap daerah ada yang mencapai Rp1 juta dan ada yang di bawahnya. Ini menjadi polemik karena menambah biaya di luar pelunasan haji,” ujar Selly.
Ketidakteraturan Tarif dan Pentingnya Standar Nasional
Selain biaya yang tidak seragam, Selly menilai pemerintah perlu memperjelas standar nasional mengenai kriteria penyakit yang menjadi penentu kelulusan istitha’ah kesehatan. Menurutnya, kejelasan ini penting agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara daerah.
“Standardisasi penyakit apa saja yang boleh dan tidak boleh berangkat harus jelas. Ini akan menjadi bahan pendalaman Komisi VIII dalam rapat kerja mendatang,” jelasnya.
Waspada Manipulasi Dokumen Kesehatan
Selly juga menyinggung potensi adanya penyalahgunaan kewenangan di sejumlah daerah terkait proses pemeriksaan istitha’ah. Ia meminta Kementerian Haji dan instansi terkait bersikap tegas untuk mencegah manipulasi dokumen kesehatan.
“Kementerian Haji perlu mengeluarkan semacam ultimatum agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan istitha’ah,” tegasnya.
Istitha’ah Merujuk Aturan Arab Saudi
Selly mengingatkan bahwa ketentuan istitha’ah kesehatan sepenuhnya merujuk pada regulasi Pemerintah Arab Saudi, bukan keputusan lokal di Indonesia. Karena itu, keseragaman kebijakan nasional penting agar calon jemaah tidak dirugikan akibat perbedaan kebijakan antarwilayah.
“Keputusan mengenai istitha’ah itu bukan dari kita, tetapi dari Pemerintah Saudi Arabia. Jadi perlu ada keseragaman dan ketegasan agar calon jemaah tidak dirugikan,” pungkasnya.














