Timeline Haji Tidak Sinkron, HIMPUH Ingatkan Risiko Gagal Berangkat 2026

Neo Jurnalis

ELHARAMAIN NEWS — Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mengingatkan pemerintah mengenai potensi risiko serius akibat ketidaksinkronan timeline Haji 2026 antara Indonesia dan Arab Saudi. Perbedaan jadwal dinilai dapat menghambat penyelesaian kontrak layanan utama seperti masyair, akomodasi, dan pemondokan di Makkah serta Madinah.

Sekretaris Jenderal HIMPUH, Hilman Farikhi, menyatakan bahwa situasi ini tidak dapat dianggap remeh. “Ketidakselarasan timeline ini bisa membuat jemaah haji gagal berangkat,” ujarnya kepada Himpuh News di Jakarta.

Menurut Hilman, beberapa tenggat penting yang telah ditetapkan otoritas Arab Saudi tidak sejalan dengan jadwal pelunasan jemaah yang diterapkan pemerintah Indonesia.

Deadline Saudi Sudah Dimulai, RI Masih Tahap Pelunasan

Arab Saudi telah menerbitkan timeline resmi Haji 1447 H/2026 M dengan beberapa batas akhir yang wajib dipatuhi penyelenggara haji dari seluruh negara. Di antaranya:

  • 1 Rajab 1447 H / 21 Desember 2025: batas akhir transfer dana kontrak basic service package (camp fee dan paket masyair).

  • 15 Rajab 1447 H / 4 Januari 2026: batas akhir penyelesaian kontrak dan pembayaran basic service package dengan syarikah.

  • 1 Sya’ban 1447 H / 20 Januari 2026: batas akhir transfer dana layanan pemondokan (housing service) di Makkah dan Madinah.

Namun, berdasarkan timeline Kementerian Haji dan Umrah RI, jadwal pelunasan jemaah justru masih berjalan hingga 7 Februari 2026, sehingga belum ada kepastian final jumlah jemaah yang akan diberangkatkan.

Hilman menegaskan pentingnya kepastian tersebut. “Batas akhir pembayaran akomodasi merupakan mandatori untuk syarat visa haji. Jika pelunasan belum selesai, calon jemaah yang melunasi di tahap akhir berpotensi tidak dapat diproses visanya,” katanya.

Syarat Pelunasan Dinilai Terlalu Ketat

Selain persoalan timeline, HIMPUH menyoroti aturan pelunasan haji yang dianggap memberatkan dan kurang tersosialisasi kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Hilman menyebut syarat pelunasan dalam KMHU Nomor 31 Tahun 2025 menjadi salah satu hambatan utama.

Hingga Rabu, 3 Desember 2025, belum ada jemaah haji khusus yang melakukan pelunasan karena terhambat oleh tiga syarat utama yang dinilai menyulitkan.

Kritik serupa sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum HIMPUH Bidang Hukum, Suwartini. Hilman kembali menegaskan, “Kami berharap Kementerian Haji RI segera melonggarkan atau mempermudah syarat-syarat yang menghambat proses pelunasan jemaah ini.”

Risiko Besar Bila Tidak Ada Penyesuaian

HIMPUH menilai dampak ketidaksinkronan timeline dapat sangat luas, mulai dari macetnya kontrak layanan, keterlambatan penerbitan visa, hingga kemungkinan terburuk: jemaah gagal berangkat akibat kendala administrasi dari pihak Indonesia.

“Kalau ini terjadi, bukan hanya pelayanan haji yang terhambat, tetapi jemaah bisa terancam gagal berangkat akibat aturan super ketat yang kita buat sendiri,” tegas Hilman.

HIMPUH mendesak pemerintah untuk segera melakukan harmonisasi timeline dengan otoritas Arab Saudi dan meninjau ulang syarat pelunasan guna memastikan kelancaran penyelenggaraan Haji 2026.

Related Post