BPKH Targetkan Dana Kelolaan Rp195,29 Triliun pada 2027, Nilai Manfaat Dipatok Rp13,49 Triliun

elharamaindigital

Jemaah haji berpakaian ihram putih memadati pelataran tawaf di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram

ELHARAMAIN NEWS – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana kelolaan haji mencapai Rp195,29 triliun pada 2027, naik dari Rp188,55 triliun pada 2026. Target itu dipaparkan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

“Dalam RKAT 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun dengan target perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun,” kata Fadlul, sebagaimana dilaporkan Antara. RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga.

Dalam rencana yang sama, BPKH memasang target 495.312 pendaftar haji baru. Imbal hasil pengelolaan dana haji diproyeksikan tujuh persen setahun. Lembaga itu mengusulkan anggaran program kemaslahatan Rp260 miliar, biaya operasional Rp498,83 miliar, dan alokasi dana virtual account Rp2,6 triliun.

Menurut Fadlul, biaya operasional 2027 diarahkan ke lima fokus: penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. “BPKH juga akan mengoptimalkan nilai manfaat melalui pengembangan investasi dan peningkatan kontribusi lembaga tersebut dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah,” ujarnya.

Pada rapat itu Fadlul juga melaporkan kinerja keuangan hingga 31 Oktober 2026. Laporan tidak terkonsolidasi mencatat aset BPKH Rp195,7 triliun, tumbuh 7,7 persen dibanding setahun sebelumnya. Dana kelolaan mencapai Rp188,5 triliun, tumbuh 6,9 persen, dengan nilai manfaat Rp10,1 triliun dan surplus komprehensif Rp600 miliar.

Sekitar 80 persen dana atau Rp150,3 triliun ditaruh di instrumen investasi, sedangkan 20 persen atau Rp38,3 triliun di instrumen penempatan. Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) menguasai 98 persen dana kelolaan atau Rp184,6 triliun, sementara Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp3,9 triliun. Per akhir Oktober 2026, rasio likuiditas wajib BPKH berada di angka 2,21 kali.

Tahun 2027 juga menjadi tahun kelima BPKH. Pada tahun itu lembaga ini ingin diakui sebagai pengelola dana haji yang terpercaya dan berkelas dunia (trusted and world class). Strateginya meliputi perluasan peran kelembagaan, penguatan peran dalam ekosistem penyelenggaraan haji, serta diversifikasi investasi termasuk investasi langsung.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong imbal hasil dana haji bisa mencapai minimal 10 persen. Ia mengaitkannya dengan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang mulai berjalan. “Apalagi kita lagi melakukan revisi Undang-Undang, supaya kita tahu celah-celahnya di mana sehingga imbal hasil lebih baik tapi bisa dipercaya, aman, dan uang haji tetap berlanjut dengan baik,” kata Marwan.

Angka 2027 tersebut masih berupa target dan usulan dalam rapat kerja. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan bahwa anggaran itu telah disahkan. Sebelumnya BPKH juga memaparkan penyaluran dana kemaslahatan sekitar Rp270 miliar per tahun.

Bagi calon jemaah haji dalam masa tunggu, angka-angka itu menggambarkan kondisi dana penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola BPKH. Namun, angka dana kelolaan nasional bukan saldo pribadi. Untuk mengetahui hak masing-masing, gunakan kanal informasi resmi BPKH dan simpan nomor porsi serta data rekening setoran awal agar mudah saat pengecekan.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post