ELHARAMAIN NEWS – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan sekitar Rp270 miliar dana kemaslahatan setiap tahun. Dana itu berasal dari hasil pengelolaan dana pokok kemaslahatan sekitar Rp4 triliun dan dipakai untuk program pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, perhajian, hingga penanganan bencana.
Hal itu disampaikan Anggota BPKH Indra Gunawan seusai acara “Leader to Leader Beyond Business, Beyond Charity” di Hotel Papandayan, Bandung, Sabtu (7/11/2026), sebagaimana dilaporkan Republika. Acara itu digelar Republika bersama BPKH dan sebuah lembaga filantropi.
“Ini dana non APBN, dana yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk asnaf atau kelompok yang berhak. Penggunaannya bisa untuk pendidikan, kesehatan, sosial, keumatan, agama, perhajian, termasuk penanganan bencana,” kata Indra.
Indra menyebut pengelolaan dana haji telah diaudit dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Selama delapan tahun berdiri, dana umat yang disalurkan BPKH totalnya hampir Rp2 triliun. Dana pokoknya tetap dijaga sebagai dana abadi umat yang tidak boleh berkurang.
Salah satu program yang ia sebut adalah Marbot Mart. Melalui program ini, marbot masjid dibantu membuka toko dari kontainer bekas. “Program itu ada di Bogor dan beberapa daerah lainnya,” ujarnya dalam laporan Republika lainnya.
BPKH juga menjalankan program penggemukan sapi dan hewan kurban oleh pelaku UMKM. “Kami juga menyalurkan sedekah kurban setiap Idul Adha. Sebagian sapi dan kambingnya berasal dari hasil penggemukan UMKM,” kata Indra. Program lain yang disebut antara lain pembangunan kampung haji di Palu dan Sukabumi yang terdampak gempa dan longsor, serta dana bergulir untuk UMKM.
Menurut Indra, nilai Rp270 miliar per tahun itu dibagi untuk 38 provinsi yang mengajukan proposal. Pembagiannya mempertimbangkan kebutuhan daerah, jumlah penduduk Muslim, dan tingkat urgensi. Saat terjadi bencana, bantuan tidak dibagi rata. Ia mencontohkan bantuan untuk bencana di Sumatra, gempa Palu, dan kebakaran hutan di Kalimantan.
Program kemaslahatan dapat diakses lembaga filantropi. Di Jawa Barat, menurut Indra, sejumlah lembaga zakat, wakaf, dan panti yatim sudah menjadi mitra penyaluran. Republika tidak merinci daftar penerima maupun nilai bantuan per program.
BPKH sebelumnya juga menyampaikan pemangkasan biaya operasional 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga dana haji.
Bagi calon jemaah haji yang masih menunggu antrean, informasi resmi seputar dana haji, nilai manfaat, dan saldo virtual account sebaiknya dipantau langsung melalui kanal resmi BPKH. Bila ada pihak yang menawarkan program atau bantuan atas nama BPKH, pastikan kebenarannya lebih dulu ke kanal resmi lembaga tersebut.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
