Itjen Kemenhaj Awasi Pelunasan Haji 2027: Wajib Urut Antrean Siskohat, Tanpa Pungli

elharamaindigital

Inspektur Wilayah III Itjen Kemenhaj Mulyadi Nurdin berbicara dalam pembekalan ASN Kanwil Kemenhaj Maluku di Ambon
Foto: Kementerian Haji dan Umrah RI

ELHARAMAIN NEWS – Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan mengawasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler 1448 H/2027 M agar berjalan sesuai nomor urut antrean Siskohat, tanpa pungutan liar maupun permainan nomor porsi. Pengawasan juga menyasar pemeriksaan istitaah kesehatan dan keberadaan travel haji dan umrah ilegal.

Hal itu disampaikan Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Mulyadi Nurdin, saat memberi pembekalan kepada aparatur sipil negara di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Maluku, Ambon, Senin (16/11/2026). Pembekalan itu dihadiri Kepala Kanwil serta para kepala kantor Kemenhaj kabupaten/kota se-Maluku.

Sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi menyebut pelunasan harus mengikuti nomor urut antrean dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Ia menyebut empat hal yang tidak boleh terjadi: pungutan liar, intervensi, manipulasi nomor porsi, serta penyalahgunaan kuota haji dan kuota prioritas lanjut usia.

“Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah akan mengawasi proses pelunasan biaya haji tersebut untuk memastikan semua jemaah memperoleh haknya secara adil dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mulyadi.

Pemeriksaan kesehatan ikut disorot. Menurut Mulyadi, istitaah kesehatan merupakan bagian dari tahapan haji yang harus dikerjakan serius dan memenuhi standar. Ia juga meminta jajaran di daerah menjaga integritas data calon jemaah.

Selain pengawasan internal, Mulyadi meminta Kanwil dan kantor Kemenhaj kabupaten/kota aktif mendeteksi travel ilegal di wilayah masing-masing. Bila ditemukan indikasi pelanggaran, jajaran diminta berkoordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum.

“Dengan pengawasan di daerah masing-masing, calon jemaah haji dan umrah dapat terlindungi dan tidak dirugikan,” jelasnya.

Mulyadi menyebut Kemenhaj menerapkan prinsip zero tolerance terhadap penyelewengan di lingkungan kementerian. Ia meminta kanal pengaduan resmi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diaktifkan, dan setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti cepat di daerah agar tidak membesar.

Dalam paparannya, Mulyadi menjelaskan peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Lingkup kerjanya meliputi kinerja dan keuangan kementerian, dijalankan lewat audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan program. APIP, kata dia, punya tiga peran: assurance atas tata kelola, consulting berupa pendampingan, dan early warning system untuk mendeteksi risiko gangguan layanan sejak dini.

Pengawasan ini berjalan saat pelunasan tahap pertama sedang dibuka. Berdasarkan rilis Kemenhaj sebelumnya, tahap pertama berlangsung 10 November hingga 10 Desember 2026 pada hari kerja pukul 08.00 sampai 15.00 WIB, sedangkan tahap kedua dijadwalkan 16 sampai 31 Desember 2026 bila masih ada sisa kuota. Rincian besaran Bipih per embarkasi dapat dibaca dalam ulasan pelunasan Bipih haji reguler 1448 H.

Bagi calon jemaah haji reguler, pelunasan dilakukan lewat transaksi perbankan resmi sesuai jadwal, dan urutannya ditentukan antrean Siskohat, bukan oleh biaya tambahan untuk “mempercepat” antrean atau mengurus nomor porsi. Bila ada pihak yang menawarkan jalur seperti itu, jangan dilayani dan laporkan ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota setempat. Untuk umrah, pastikan biro yang dipilih berizin resmi; caranya bisa disimak dalam ulasan cara memastikan travel umrah berizin resmi. Hingga berita ini disusun, rilis tersebut belum mencantumkan nomor kanal pengaduan di tiap daerah.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post