ELHARAMAIN NEWS – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Jambi, H. Wahyudi Abdul Wahab, meminta pelaksanaan dam haji dikelola transparan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Pesan itu ia sampaikan di depan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se-Provinsi Jambi, Kamis (12/11/2026).
Wahyudi hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Baznas Provinsi Jambi bertema “Mengoptimalkan Potensi Zakat, Memperluas Dampak Manfaat”. Ia membawakan materi penguatan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan dam haji, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Jambi.
Menurut Wahyudi, dam adalah kewajiban menyembelih hewan ternak atau bentuk pengganti lain yang ditetapkan syariat. Kewajiban itu muncul karena jenis haji yang dipilih, pelanggaran larangan ihram, atau kondisi tertentu selama ibadah. “Pelaksanaan DAM Haji harus mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan syariat, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat,” katanya.
Dalam paparannya, ia membagi dam ke dalam empat kelompok. Pertama, dam nusuk bagi jemaah haji tamattu’ dan qiran sebagai konsekuensi pilihan manasik, bukan karena pelanggaran. Kedua, dam karena meninggalkan kewajiban haji tanpa uzur. Ketiga, dam karena melanggar larangan ihram, seperti memotong rambut atau kuku, memakai wewangian, atau mengenakan pakaian yang dilarang. Keempat, dam karena pelanggaran berat, termasuk hubungan suami istri sebelum tahallul awal.
Jenis pertama yang paling banyak dialami jemaah Indonesia. “Khusus untuk jemaah yang melaksanakan haji Tamattu’ atau Qiran, ketentuan dasarnya adalah menyembelih seekor kambing. Apabila tidak mampu, dapat diganti dengan berpuasa selama 10 hari, yakni tiga hari ketika masih dalam pelaksanaan haji dan tujuh hari setelah kembali ke tanah air,” ujar Wahyudi. Ketentuan puasa pengganti ini bersandar pada Surah Al-Baqarah ayat 196.
Pada 2026, Kemenhaj menerbitkan Surat Edaran Nomor S-50/BN/2026 tentang Pilihan Jenis Haji dan Pelaksanaan Pembayaran Dam. Rilis Kemenhaj Jambi menyebut aturan itu membagi pelaksanaan dam ke dua wilayah. Di Arab Saudi, penyembelihan wajib lewat jalur resmi pemerintah Saudi, yakni program Adahi di platform Nusuk Masar, dengan estimasi biaya sekitar 720 riyal. Pemotongan dam di luar jalur itu dilarang.
Pilihan kedua adalah menunaikan dam di Tanah Air. Jemaah bisa menyalurkannya lewat lembaga resmi seperti Baznas, lembaga amil zakat (LAZ), organisasi keagamaan, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), atau secara mandiri dengan prinsip syariah dan transparansi. Menurut Wahyudi, pengelolaan dan pemanfaatan hasil dam secara optimal juga bisa menghadirkan kemaslahatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Wahyudi mengatakan tata kelola dam memerlukan koordinasi antara Kemenhaj, Baznas, dan lembaga terkait. Tujuannya agar pembayaran, penyembelihan, pengolahan, sampai pendistribusian daging berjalan tertib dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia berharap Rakorda menghasilkan kesamaan pemahaman antara Kanwil Kemenhaj Jambi dan Baznas soal tata kelola dam.
Isu dam memang tengah menjadi perhatian menjelang musim haji 1448 H/2027 M. Sebelumnya, Kemenhaj juga mengumumkan bahwa dam tamattu dibayar lewat virtual account dan menyisipkan materi dam dalam manasik. Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj Jambi belum merinci lembaga mana saja di Jambi yang sudah siap menerima pembayaran dam dari jemaah.
Bagi calon jemaah haji 2027, tanyakan sejak manasik jenis haji apa yang akan dijalankan, karena pilihan tamattu’ atau qiran otomatis membawa kewajiban dam. Tentukan lebih awal apakah dam akan ditunaikan lewat Adahi di Saudi atau lembaga resmi di Tanah Air, hindari tawaran penyembelihan dari pihak tak resmi di Makkah, dan simpan bukti pembayarannya.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
