ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor S-50/BN/2026 tentang pilihan jenis haji dan pelaksanaan pembayaran dam. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan jemaah, serta meningkatkan tata kelola ibadah haji agar sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku.
Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa jemaah haji Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih jenis haji, baik Ifrad, Qiran, maupun Tamattu’.
“Jemaah memiliki hak penuh dalam memilih jenis haji, namun setiap pilihan memiliki konsekuensi, khususnya kewajiban pembayaran dam bagi jemaah yang melaksanakan haji Qiran dan Tamattu’,” ujarnya.
Dalam edaran tersebut, Kemenhaj juga mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan dam, baik di Arab Saudi maupun di Tanah Air. Untuk pelaksanaan di Tanah Suci, penyembelihan dam wajib dilakukan melalui jalur resmi yang dikelola pemerintah Arab Saudi, yakni melalui program Adahi.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh jemaah, petugas, maupun pembimbing ibadah dilarang melakukan atau memfasilitasi pemotongan dam di luar mekanisme resmi guna menghindari sanksi serta memastikan keabsahan ibadah.
Pembayaran dam melalui jalur resmi dilakukan melalui platform Nusuk Masar dengan kisaran biaya sekitar 720 SAR, mengikuti ketentuan yang berlaku pada musim haji berjalan.
Selain itu, Kemenhaj juga memberikan opsi pelaksanaan dam di Tanah Air. Jemaah dapat menunaikan kewajiban tersebut melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, lembaga amil zakat, organisasi keagamaan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), maupun secara mandiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan syariah.
“Pelaksanaan dam di Tanah Air harus menjunjung prinsip syariah, akuntabilitas, dan transparansi agar ibadah tetap sah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Kemenhaj juga menginstruksikan seluruh kantor wilayah untuk melakukan sosialisasi secara masif sejak tahap manasik, memperkuat pengawasan, serta mencegah praktik pemotongan dam ilegal baik di Arab Saudi maupun di Indonesia.
Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah jemaah, meminimalkan potensi pelanggaran, serta memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan tertib, aman, dan sesuai syariat.














