ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI berencana memberlakukan regulasi standar harga batas bawah penyelenggaraan ibadah umrah sebesar Rp27 juta per jemaah. Patokan biaya minimal ini dihadirkan sebagai langkah perlindungan konkret agar masyarakat terhindar dari penipuan berkedok paket umrah murah yang berpotensi merugikan.
“Kalau kita saat ini ya mungkin sekitar 27 juta, itu harga paling rendah ya bagi travel dan siapa saja yang menyelenggarakan termasuk umrah mandiri. Jadi yang tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang berarti otomatis harus dicurigai masyarakat, jangan terbujuk dengan harga yang di bawah standar atau harga yang murah,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenhaj RI, Akhmad Fauzin, dalam agenda Media Briefing bertajuk Potret Umrah Indonesia Hari Ini: Tantangan, Pembenahan dan Pelindungan Jemaah di Kantor Kemenhaj RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Formulasi standar harga terendah sebesar Rp27 juta tersebut dirumuskan secara logis dengan memperhitungkan penggunaan maskapai berbiaya murah (low cost carrier), fluktuasi harga avtur, hingga pergerakan nilai tukar mata uang.
Kebijakan batasan harga ini dinilai sangat krusial mengingat skala penyelenggaraan ibadah umrah asal Indonesia yang mencatatkan perputaran ekonomi sangat besar. Setiap bulannya, sekitar 200.000 jemaah berangkat ke Tanah Suci. Dengan asumsi biaya rata-rata mencapai Rp30 juta per orang, total dana yang berputar menembus angka Rp6 triliun setiap bulannya.
Besarnya nilai transaksi tersebut menuntut adanya tata kelola yang ekstra ketat demi menjamin kepastian keberangkatan, kepulangan, akomodasi, hingga konsumsi jemaah sesuai regulasi yang berlaku.
“Kita ingin memastikan bahwa pihak-pihak yang menyelenggarakan keberangkatan jemaah umrah atau PPIU harus tetap berada di bawah koridor ketaatan dan kepatuhan regulasi yang sudah ditentukan sehingga bisa beribadah dengan baik,” tegas Fauzin.
Terkait fenomena umrah mandiri, Fauzin mengingatkan bahwa pengaturannya kini telah dibatasi secara ketat melalui sistem Nusuk Masar, yakni maksimal 8 orang per kelompok. Praktik pengkoordinasian perjalanan secara berulang tanpa kejelasan juga resmi dilarang oleh pemerintah.
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, memilih Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berizin resmi, serta aktif memanfaatkan layanan hotline pengaduan Kemenhaj guna mengecek rekam jejak travel sebelum mendaftar.
“Pertama adalah perizinannya, kemudian masa aktifnya mulai kapan. Nah, itu adalah bagian dari track record travel jadi kita bisa tahu bagaimana rekam jejak travel tersebut,” jelasnya.
Selain regulasi tarif dan perizinan, Kemenhaj turut memberikan perhatian utama pada kualitas pembimbing ibadah atau mutawif. Sertifikasi pembimbing yang sedang berjalan tidak hanya berfokus pada penguasaan fikih dan syariat Islam, melainkan juga menekankan pentingnya sikap, perilaku, dan akhlak (attitude). Hal ini sejalan dengan prinsip Tri Sukses Haji yang menempatkan peradaban dan keadaban sebagai elemen paling utama dalam pelayanan jemaah.















Satu pemikiran pada “Harga Minimal Umrah Rp27 juta, Kemenhaj RI: Jika Dibawah Itu Patut Dicurigai”
Komentar ditutup.