ELHARAMAIN NEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerima dua aset properti eks bank dalam likuidasi di Denpasar, Bali, senilai total Rp43,69 miliar dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Serah terima ditandai penandatanganan berita acara di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dua aset itu memiliki luas total 3.550 meter persegi. Aset pertama berada di Jalan Dewi Madri X, Desa Sumerta Klod, Denpasar Timur, seluas 2.680 meter persegi. Aset kedua di Jalan W.R. Supratman Nomor 276, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, seluas 870 meter persegi. Status penggunaannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 310/MK/KN/2026, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, mengatakan aset tersebut akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sarana perkantoran kementerian yang baru berdiri itu. “Dukungan ini memiliki arti penting bagi kami, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Teguh.
Menurut Teguh, hasil inventarisasi mencatat 150 kantor Kemenhaj di daerah masih menempati gedung sewa, menumpang, atau pinjam pakai aset pemerintah daerah. Sebanyak 40 kantor di antaranya sudah mendapat dukungan pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) pada 2026. Artinya, masih ada 110 kantor yang membutuhkan gedung permanen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan sarana perkantoran pada instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah masih cukup besar dan memerlukan dukungan serta kerja sama lintas kementerian,” jelasnya.
Kemenhaj berharap kerja sama dengan DJKN berlanjut untuk mengidentifikasi aset negara lain, terutama di Jawa dan Bali. Kementerian itu juga mendorong percepatan penataan dan pengalihan aset yang terkait penyelenggaraan haji dan umrah, antara lain Wisma Haji di Jalan Jaksa, Wisma Tugu, Wisma Ciloto, serta fasilitas Pusat Informasi Haji (PIH) Batam.
Teguh menegaskan aset yang diterima harus tercatat dan dimanfaatkan sesuai ketentuan Barang Milik Negara. “Keberhasilan serah terima ini tidak berhenti pada penandatanganan berita acara. Ukurannya adalah apakah aset kemudian terlindungi, tercatat dengan benar, dimanfaatkan sesuai peruntukan, dan pada akhirnya mendukung pelayanan kepada jemaah haji dan masyarakat,” pungkasnya.
Pembangunan PLHUT sudah berjalan di sejumlah daerah, salah satunya di Cimahi yang ditinjau Menteri Haji dan Umrah dengan konsep layanan satu pintu ramah lansia dan disabilitas. Di Bali sendiri, pemerintah tengah menyiapkan asrama haji dan pusat layanan haji di Denpasar.
Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj belum menyebutkan kantor mana yang akan menempati dua aset di Denpasar tersebut maupun jadwal pemanfaatannya.
Bagi calon jemaah haji dan umrah, kantor Kemenhaj kabupaten/kota adalah tempat mengurus pendaftaran, pembatalan, pelimpahan porsi, hingga pengaduan. Sebelum datang, pastikan alamat kantor terbaru di wilayah Anda lewat kanal resmi Kemenhaj, karena sebagian kantor masih berpindah dari gedung sementara ke gedung baru.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
