ELHARAMAIN NEWS — Komisi VIII DPR RI menegaskan pelaksanaan Umrah Mandiri sebagaimana diatur dalam UU 14/2025 tetap dibatasi dalam lingkup keluarga inti, serta melarang keras praktik perantara yang menyamar sebagai jemaah mandiri.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan ruang bagi jemaah untuk melaksanakan perjalanan umrah secara mandiri. Namun, ruang tersebut tidak boleh dieksploitasi menjadi bisnis terselubung.
Umrah Mandiri Diizinkan, Namun Bukan untuk Jadi Pelaksana Ibadah bagi Orang Lain
Abidin menegaskan negara tidak boleh melarang ibadah warganya, sehingga opsi Umrah Mandiri tetap tersedia. Namun, jalur ini hanya untuk mereka yang benar-benar melakukan perjalanan sendiri tanpa jasa pihak lain.
“Jangan dibayangkan orang Indonesia semuanya sudah well educated. Tapi salah kalau negara melarang orang beribadah, tidak boleh,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).
Menurut Abidin, Umrah Mandiri diperbolehkan selama jemaah mengurus seluruh keperluan perjalanan sendiri, mulai dari tiket, izin perjalanan, hotel, hingga layanan lainnya. Walau begitu, aktivitas tersebut tetap wajib dilaporkan melalui sistem inovasi Kementerian Haji sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan.
Batasan Ketat: Hanya untuk Satu Keluarga atau Hubungan Darah Dekat
Abidin menyoroti munculnya kekhawatiran sebagian travel umrah yang menilai skema ini dapat mengurangi jumlah jemaah. Ia menilai kekhawatiran itu berlebihan, sebab negara memiliki batasan yang jelas.
Ia menegaskan, praktik menggunakan status “mandiri” namun menguruskan orang lain sudah masuk kategori perantara ilegal.
“Kalau saya haji atau umrah lalu mengajak orang lain dan berlaku sebagai pelaksana ibadah, itu sudah bukan mandiri lagi. Itu broker,” tegasnya.
Agar tidak disalahgunakan, pelaksanaan Umrah Mandiri hanya boleh dilakukan bersama keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) atau kerabat dengan hubungan darah dekat.
“Kalau saya ajak istri atau anak itu boleh, tetapi kalau sudah satu RT, ini praktiknya BPU. Tidak boleh, harus ada pidana, ada hukumannya,” ujarnya.
Perlindungan bagi Penyelenggara Resmi
Abidin menegaskan bahwa aturan turunan dalam UU baru justru akan memperkuat penyelenggara resmi Haji dan Umrah, karena negara akan menindak tegas pihak yang menyalahgunakan celah Umrah Mandiri.
Ia menilai pembatasan tersebut memberi kepastian bahwa travel resmi tidak akan bersaing dengan entitas ilegal yang menyaru sebagai “mandiri”.
Dengan demikian, ia meminta penyelenggara umrah tidak perlu khawatir. “Pengaturan ini memberi kepastian bahwa negara akan menindak pelanggaran. Travel resmi tidak akan dirugikan,” katanya.
Skema Umrah Mandiri membuka ruang ibadah bagi masyarakat yang memilih kemandirian, namun pengawasan ketat diperlukan agar ruang tersebut tidak berubah menjadi praktik ilegal. DPR menegaskan batas keluarga inti dan mempidanakan perantara sebagai langkah melindungi jemaah sekaligus memastikan industri travel syariah tetap sehat dan berintegritas.














