Asuransi Perjalanan Jemaah Umrah: Cek Isi Polis, Wilayah Pertanggungan, hingga Pengecualian Penyakit

Tangan jemaah berjilbab memegang paspor Republik Indonesia di terminal bandara

ELHARAMAIN NEWS – Calon jemaah umrah disarankan memeriksa isi polis asuransi perjalanan sebelum berangkat, bukan sekadar memastikan namanya terdaftar. Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH) dalam panduan di laman resminya, Rabu (11/11/2026), menyebut perlindungan yang tepat bisa meringankan beban biaya ketika jemaah sakit, celaka, atau perjalanannya terganggu.

Risiko yang dimaksud beragam. HIMPUH mencontohkan gangguan kesehatan, kecelakaan, kehilangan barang bawaan, sampai keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Perjalanan umrah melibatkan penerbangan jarak jauh dan aktivitas fisik yang padat di Makkah dan Madinah, sehingga peluang membutuhkan layanan medis tetap ada.

HIMPUH mengingatkan, setiap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berkewajiban melindungi jemaahnya dengan asuransi jiwa, kesehatan, dan kecelakaan. Tanggung jawab penyelenggara juga meliputi bantuan mengurus dokumen yang hilang di perjalanan serta penanganan bila jemaah meninggal dunia sebelum tiba kembali di rumah.

Meski begitu, isi polis tiap produk berbeda. Premi murah belum tentu cukup. HIMPUH menyarankan jemaah memeriksa berapa batas biaya yang ditanggung untuk pengobatan, rawat inap, dan layanan gawat darurat. Bagian pengecualian juga perlu dibaca sampai tuntas, khususnya ketentuan tentang penyakit bawaan, usia maksimal peserta, dan jenis kedaruratan yang tidak ditanggung.

Wilayah pertanggungan juga patut dicek. Pastikan polis berlaku di Arab Saudi dan di negara transit bila penerbangan singgah lebih dulu. Untuk gangguan perjalanan, perhatikan penyebab kejadian yang ditanggung, batas minimal jam keterlambatan, dan dokumen yang diminta saat klaim, karena tidak semua keterlambatan otomatis diganti.

Paspor Indonesia diselipkan di pegangan koper hijau toska di area bandara

Soal perlindungan ini juga menjadi perhatian pemerintah. Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, pada Oktober 2026 menyebut kejelasan perlindungan asuransi sebagai salah satu agenda penguatan keselamatan jemaah umrah, termasuk saat force majeure atau keadaan kahar. Sorotan itu pernah diulas dalam artikel Kemenhaj Perkuat Perlindungan Jemaah Umrah Hadapi Force Majeure. Menurut Harun, sebagaimana dikutip HIMPUH, cakupan perlindungan untuk kondisi medis bawaan dan situasi kahar masih perlu dikaji bersama pihak terkait.

Bagi jemaah yang ingin perlindungan sesuai prinsip syariah, ekosistem Asuransi Syariah Perjalanan Umrah (ASPU) juga sedang dikembangkan. Dalam rilis Kementerian Haji dan Umrah pada Juli 2026, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Effendi mengatakan asuransi syariah perjalanan umrah harus memberi perlindungan nyata, bukan sekadar pelengkap administrasi. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) saat itu mengusulkan standar minimum manfaat dan kontribusi agar setiap jemaah memperoleh perlindungan yang layak.

Ketentuan dan pembahasan di atas tercatat per November 2026 dan bisa berubah mengikuti aturan terbaru. Rincian panduannya dapat dibaca di panduan HIMPUH tentang proteksi asuransi perjalanan jemaah.

Bagi calon jemaah umrah, tanyakan kepada penyelenggara perjalanan nama perusahaan asuransi yang dipakai, nilai pertanggungan, masa berlaku, dan cara mengajukan klaim. Minta salinan polis atau kartu peserta, simpan nomor layanan darurat di ponsel, dan sampaikan riwayat penyakit secara jujur sejak awal agar tidak terganjal pengecualian ketika butuh perawatan di Tanah Suci.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post