Pendataan Ulang 3.600 PPIU Ditarget Rampung November, Kemenhaj Belum Buka Izin Travel Umrah Baru

elharamaindigital

Tangan calon jemaah memeriksa dokumen izin dan kuitansi biro perjalanan umrah di meja
Ilustrasi

ELHARAMAIN NEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) belum menerbitkan satu pun izin baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) selama pendataan ulang penyelenggara berlangsung. Pendataan yang mencakup sekitar 3.600 PPIU itu ditargetkan rampung akhir November 2026, sementara permohonan izin baru direncanakan dibuka lagi awal 2027.

Kebijakan itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Selasa (10/11/2026), sebagaimana tercantum dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah. Selain PPIU, pendataan ulang menyasar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

“Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup,” kata Dahnil.

Menurut laporan Antara, pendataan itu juga menemukan pihak yang menjalankan kegiatan layaknya PPIU tanpa mengantongi izin resmi. Kemenhaj memilih membereskan basis data lebih dulu sebelum membuka kembali keran perizinan.

Dahnil mengaitkan penertiban itu dengan tingginya kasus penipuan berkedok ibadah. Menurut dia, setiap hari ada ratusan kasus penipuan umrah dan haji, dengan sekitar 70 persen korban berasal dari warga kurang mampu di kampung dan desa. Republika mencatat pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan PPNS Kemenhaj di Jakarta Pusat pada Selasa malam.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak berbicara di podium dengan latar bendera Kementerian Haji dan Umrah
Foto: Kementerian Haji dan Umrah RI

Selama masa penertiban, Kemenhaj juga belum membuka proses pembayaran apa pun untuk perizinan. Dahnil meminta masyarakat tidak percaya pada pihak yang mengaku bisa mengurus izin travel umrah atas nama kementerian.

“Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya. Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami,” ujarnya.

Rilis Kemenhaj menyebut seluruh proses audit dan pendataan penyelenggara ditargetkan selesai bulan ini. Setelah itu, perizinan baru akan dibuka dengan sistem yang lebih tertib.

Penertiban ini berjalan bersamaan dengan penguatan pengawasan internal, yakni revitalisasi Direktorat Jenderal Pengendalian dan rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dahnil menyebut idealnya setiap kabupaten memiliki tiga personel PPNS, tergantung jumlah jemaah di daerah itu. Latar belakang penguatan penyidik tersebut sudah diulas dalam laporan aduan haji-umrah yang masuk setiap hari.

“Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” kata Dahnil.

Hingga berita ini disusun, Kemenhaj belum mengumumkan hasil akhir pendataan ulang maupun tanggal pasti pembukaan izin baru. Jadwal awal 2027 masih berupa target.

Bagi calon jemaah umrah, temuan separuh PPIU tidak aktif menjadi alasan untuk memeriksa ulang biro pilihan sebelum membayar. Pastikan izin PPIU-nya tercatat dan masih berlaku di kanal resmi Kemenhaj, bukan sekadar pernah terdaftar. Panduan memeriksanya ada dalam artikel cara memastikan travel umrah berizin resmi. Bayar ke rekening atas nama perusahaan, simpan bukti, dan laporkan ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal Kemenhaj bila menemukan tawaran yang janggal.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post