Belum Kantongi Izin PPIU, Biro Wisata Dilarang Berangkatkan Jemaah Umrah Sendiri

elharamaindigital

Rombongan jemaah umrah berseragam biru dengan kartu identitas dan spanduk penyelenggara di Madinah

ELHARAMAIN NEWS – Biro perjalanan wisata (BPW) yang belum mengantongi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tidak berwenang memberangkatkan jemaah umrah sendiri. Ketentuan itu disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Kepulauan Riau saat menyosialisasikan Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026 kepada sebuah BPW di Tanjungpinang.

Kegiatan itu tercatat dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Kepulauan Riau yang terbit Kamis (19/11/2026). Menurut rilis itu, sosialisasi ditujukan bagi pelaku usaha yang berminat mengembangkan usaha di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Tim Kanwil Kemenhaj Kepri menjelaskan bahwa izin usaha BPW berbeda dengan izin PPIU. Badan usaha yang masih berstatus BPW belum boleh menyelenggarakan umrah secara mandiri sebelum memenuhi persyaratan dan memperoleh perizinan PPIU.

Persyaratan itu diatur dalam PMHU Nomor 2 Tahun 2026. Rilis menyebut sejumlah aspek yang harus dipenuhi, yakni legalitas badan usaha, standar kegiatan usaha, kesiapan administrasi dan kelembagaan, serta persyaratan lain. Dalam sosialisasi perizinan berusaha di Pontianak, Rabu (11/11/2026), Kemenhaj pusat juga menyebut peningkatan modal dasar perusahaan, standar luas kantor operasional, dan kewajiban rekomendasi Kanwil sebagai penyesuaian persyaratan bagi PIHK dan PPIU.

BPW yang berencana memberangkatkan jemaah umrah diarahkan bekerja sama dengan PPIU yang sudah berizin resmi dari pemerintah. Menurut Kanwil, kerja sama itu harus dijalankan secara jelas, transparan, dan bertanggung jawab agar hak dan layanan jemaah tetap terlindungi.

Kanwil Kemenhaj Kepri juga memberi arahan soal atribut jemaah. Seragam, identitas, kartu pengenal, koper, syal, dan perlengkapan lain wajib memakai identitas PPIU berizin yang menjadi penyelenggara perjalanan. Tujuannya agar penyelenggara jelas, tidak menimbulkan salah paham di masyarakat, dan jemaah mendapat kepastian perlindungan.

Ketentuan atribut ini sejalan dengan arahan di bandara. Sejak 1 Juli 2026, jemaah umrah dan haji khusus yang berangkat lewat Terminal 2F Soekarno-Hatta diminta mengenakan atribut resmi seperti seragam, kartu identitas, dan syal, serta membawa tas bagasi yang mencantumkan identitas penyelenggaranya.

Kanwil menyebut sosialisasi tersebut sebagai pembinaan agar pelaku usaha tidak menyelenggarakan umrah di luar kewenangan izinnya. Upaya itu juga diarahkan untuk mencegah praktik umrah tanpa izin dan melindungi calon jemaah.

Pelanggaran terkait izin PPIU bisa berujung sanksi berat. Dalam kasus yang ditangani Kanwil Kemenhaj Riau, meminjamkan legalitas perizinan kepada pihak yang tidak berizin PPIU disebut melanggar PMHU Nomor 2 Tahun 2026, dengan denda administratif empat kali nilai bank garansi PPIU. Pihak yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU juga bisa dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025.

Hingga berita ini disusun, rilis Kanwil Kemenhaj Kepri tidak menyebut apakah biro tersebut sudah mengajukan izin PPIU atau menjalin kerja sama dengan PPIU tertentu.

Bagi calon jemaah, ketentuan ini bisa menjadi alat cek sederhana. Sebelum menyetor uang, pastikan nama penyelenggara yang tercantum di kontrak, kuitansi, dan perlengkapan sama dengan PPIU yang izinnya terdaftar di Kemenhaj. Bila biro tempat mendaftar menyebut bekerja sama dengan PPIU lain, minta nama PPIU itu secara tertulis dan cek status izinnya lewat aplikasi resmi Kemenhaj sebelum membayar.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post