ELHARAMAIN NEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk membawa literasi haji dan umrah hingga ke pelosok desa. Langkah ini diambil karena sebagian besar korban penipuan perjalanan ibadah berasal dari warga perdesaan.
Penjajakan itu dibahas saat Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak berkunjung ke Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kedua pihak membicarakan persiapan nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan literasi haji dan umrah, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Ujung tombak yang dibidik adalah pendamping desa. Menurut data Kemendes PDT yang dikutip dalam rilis, saat ini ada 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 provinsi. Jaringan itu dinilai bisa menjadi saluran informasi resmi soal haji dan umrah sampai ke wilayah yang selama ini jarang terjangkau sosialisasi.
“Penipuan umrah dan haji itu tinggi sekali, kasusnya tinggi sekali, dan sebagian besar korbannya itu adalah warga kita di desa-desa,” ujar Dahnil. Ia menyebut banyak korban yang sudah menabung bertahun-tahun demi berangkat ke Tanah Suci.
Menurut Dahnil, informasi tentang penyelenggaraan haji dan umrah belum sampai ke semua lapisan masyarakat. Celah itu, katanya, dimanfaatkan pihak yang ia sebut “bandit-bandit agama” untuk menjerat calon jemaah dengan janji keberangkatan.
Rilis Kemenhaj juga memuat catatan pengaduan masyarakat. Pada 2023 tercatat sekitar 400 pengaduan terkait perjalanan haji dan umrah, lalu naik menjadi sekitar 500 pengaduan pada 2024. Hingga September 2026, pengaduan yang masuk mencapai 189 kasus, dengan modus antara lain penipuan dan penggelapan dana perjalanan.
Dari sisi penanganan perkara, hingga 6 Juli 2026 tercatat 64 perkara dengan 3.550 korban. Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp116,7 miliar.
Menurut Dahnil, Yandri Susanto sudah menyatakan dukungan. Kemenhaj berharap pendamping desa dapat membantu warga memahami jalur resmi pendaftaran haji dan umrah serta mengenali tawaran keberangkatan yang meragukan.
Upaya menjangkau warga desa sebelumnya sudah dijalankan sejumlah kantor Kemenhaj di daerah, misalnya saat Kemenhaj Dairi membawa literasi pendaftaran haji ke majelis taklim desa. Sehari sebelum kunjungan ke Kemendes PDT, Dahnil juga mengungkapkan bahwa aduan haji dan umrah masuk setiap hari dan Kemenhaj memperkuat penyidik pegawai negeri sipil untuk penindakan.
Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj belum menyebut jadwal penandatanganan MoU maupun bentuk kegiatan pendamping desa di lapangan.
Bagi calon jemaah di desa maupun kota, langkah pengecekan sederhana tetap menjadi pelindung pertama. Pastikan biro perjalanan umrah memiliki izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar di Kemenhaj, minta rincian biaya dan jadwal secara tertulis, dan jangan menyetor uang ke rekening pribadi. Pendaftaran haji reguler hanya dilakukan melalui kantor Kemenhaj kabupaten/kota dan bank penerima setoran resmi, sehingga tawaran “berangkat haji tahun ini tanpa antre” patut dicurigai dan sebaiknya ditanyakan dulu ke kantor Kemenhaj terdekat.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
