ELHARAMAIN NEWS – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerima pengaduan soal haji dan umrah setiap hari, dengan sekitar 70 persen korban penipuan berasal dari kelompok ekonomi rentan. Karena itu, Kemenhaj memperkuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak penindakan.
Hal itu disampaikan Dahnil saat membuka Koordinasi dan Pembinaan Pengendalian Haji dan Umrah serta PPNS di lingkungan Kemenhaj di Sari Pacific Hotel, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kegiatan ini diikuti perwakilan kantor wilayah, antara lain Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenhaj Gorontalo, Muhaiminul Aziz Yunus, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Gorontalo.
“Setiap hari kita menerima pengaduan haji dan umrah,” kata Dahnil. Menurut rilis itu, ia menilai PPNS berperan melindungi masyarakat dari penipuan dan tindak pidana lain dalam ekosistem haji dan umrah.
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil menyebut skala persoalannya cukup besar. “Setiap hari ada ratusan kasus penipuan umrah dan haji. Sekitar 70 persen korbannya berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi rentan,” ujarnya, seperti dilaporkan Antara. Laporan Antara lainnya menyebut korban terutama warga kampung dan desa.
PPNS berwenang menyidik dan bekerja bersama kepolisian dalam menangani dugaan tindak pidana di sektor haji dan umrah. Dahnil menyebut kebutuhan idealnya tiga PPNS di setiap kabupaten/kota, disesuaikan dengan jumlah jemaah dan tingkat kerawanan kasus di wilayah itu. Penguatan ini juga mencakup rekrutmen PPNS dalam pengadaan aparatur sipil negara mendatang.
Menurut Dahnil, keberadaan penyidik akan membantu pegawai Kemenhaj di daerah yang selama ini kerap diminta menjadi saksi dalam penanganan perkara. Rencana menempatkan penyidik PPNS hingga kabupaten/kota sebelumnya juga disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, pada awal November.
Dahnil juga menyoroti praktik yang menjadikan ibadah sebagai komoditas untuk mencari keuntungan dengan merugikan jemaah. Ia meminta praktik semacam itu dihentikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Ia meminta aparat dan PPNS tidak ragu menindak pihak yang terbukti menipu, termasuk penyelenggara yang beroperasi tanpa izin. Pengawasan akan diperkuat melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama PPNS.
Hingga berita ini disusun, Kemenhaj belum mengumumkan jumlah PPNS yang akan direkrut maupun jadwal penempatannya di daerah. Masyarakat yang ingin melapor dapat mendatangi kantor Kemenhaj kabupaten/kota atau Kanwil setempat, sementara Kemenhaj tengah menyiapkan aplikasi SIGAP agar penanganan aduan bisa dipantau.
Bagi calon jemaah, pastikan biro perjalanan berizin resmi sebagai PPIU untuk umrah atau PIHK untuk haji khusus, waspadai tawaran berangkat tanpa antre atau harga jauh di bawah kewajaran, dan bayar hanya ke rekening atas nama badan usaha. Simpan perjanjian tertulis, kuitansi, dan bukti transfer sejak awal karena dokumen itu dibutuhkan bila suatu saat harus melapor.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
