Kemenhaj Papua Barat Bagi Data Travel Umrah ke Imigrasi untuk Verifikasi Paspor Jemaah

elharamaindigital

Kepala Kanwil Kemenhaj Papua Barat Aziz Hegemur berfoto bersama tim Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat di Manokwari
Foto: Kementerian Haji dan Umrah RI

ELHARAMAIN NEWS – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Papua Barat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat menyiapkan pertukaran data travel umrah dan calon jemaah. Data itu akan dipakai Imigrasi untuk memverifikasi permohonan paspor bertujuan umrah.

Rencana tersebut dibahas saat tim Imigrasi yang dipimpin Analis Keimigrasian Ahli Muda Harun mengunjungi ruang kerja Kepala Kanwil Kemenhaj Papua Barat Aziz Hegemur di Manokwari, Senin (16/11/2026). Pertemuan itu menindaklanjuti nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kedua instansi, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kanwil Kemenhaj Papua Barat.

Salah satu pokok bahasan adalah mekanisme penyampaian data Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dari Kemenhaj kepada Imigrasi. Berbekal data tersebut, Imigrasi bisa memastikan apakah travel yang tercantum dalam permohonan paspor sudah berizin, sekaligus melihat ada tidaknya rekomendasi perpanjangan izin dari Kemenhaj. Tujuannya, warga terlindungi dari jasa travel yang belum mengantongi izin resmi.

Aziz menyebut, berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 30 travel umrah di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari jumlah itu, baru sekitar 10 travel yang diketahui telah mengantongi izin resmi. Kondisi tersebut, menurut rilis, perlu ditindaklanjuti lewat koordinasi dan pengawasan yang lebih intensif. Pemantauan serupa juga dilakukan Kemenhaj di daerah lain, seperti Kemenhaj Tanah Bumbu yang mengecek pendaftaran hingga persiapan berangkat jemaah umrah.

Tim Imigrasi Papua Barat berdiskusi dengan Kepala Kanwil Kemenhaj Papua Barat di ruang kerjanya di Manokwari
Foto: Kementerian Haji dan Umrah RI

Pertemuan itu juga menyoroti perlunya Imigrasi lebih teliti saat memeriksa dan mewawancarai pemohon paspor. Menurut rilis, hal ini dipicu kasus warga yang mengurus paspor untuk umrah, tetapi tidak pulang ke Indonesia setelah sampai di Arab Saudi.

Selain pengawasan, rapat menyinggung kemudahan layanan paspor bagi warga yang tinggal jauh dari kantor Imigrasi, khususnya di Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan Teluk Wondama yang masuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Manokwari. Kemenhaj Papua Barat akan mendata calon jemaah umrah di daerah tersebut, lalu mengajukan permohonan layanan Easy Passport atau jemput bola kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat.

Layanan jemput bola itu direncanakan bila pemohon lebih dari 20 orang, dan pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan teknis serta anggaran. Bila terwujud, warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Manokwari hanya untuk mengurus paspor.

Kedua instansi juga merencanakan sosialisasi bersama kepada masyarakat dan pelaku usaha perjalanan umrah. Materinya meliputi pentingnya memilih travel berizin resmi, prosedur pengurusan dokumen perjalanan, serta kehati-hatian sebelum mendaftar dan menyetor biaya.

Aziz menyambut baik koordinasi tersebut. Ia berharap kerja sama Kemenhaj dan Imigrasi terus diperkuat lewat pertukaran data dan langkah nyata yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Hingga berita ini disusun, rilis belum menyebut kapan pertukaran data dan layanan jemput bola mulai berjalan.

Bagi calon jemaah umrah di mana pun, cek izin travel sebelum menyetor uang, misalnya dengan mengikuti panduan Kemenhaj memastikan travel umrah berizin. Siapkan pula dokumen paspor jauh hari, jawab wawancara petugas Imigrasi apa adanya, dan simpan bukti pendaftaran dari travel resmi untuk ditunjukkan bila diminta.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post