ELHARAMAIN NEWS – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Sugiono mendorong penguatan tata kelola dan optimalisasi pengelolaan dana haji. Dorongan itu disampaikan saat ia menerima audiensi Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut pemberitaan ANTARA, pertemuan itu membahas revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji, inisiatif Komisi VIII DPR RI yang ditargetkan rampung pada 2026. Pembahasannya dijadwalkan berlanjut setelah masa reses DPR pada November 2026.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga menyinggung perlunya menyamakan persepsi antara BPKH, Kementerian Haji dan Umrah, serta DPR, terutama soal kedudukan lembaga, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban. Sugiono menilai perbedaan pandangan perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarpihak agar tidak menghambat revisi undang-undang maupun penyelenggaraan haji.
Di bidang investasi, Menko PMK meminta dana haji dikelola secara produktif tetapi tetap mengutamakan kehati-hatian, mitigasi risiko, dan keamanan dana jemaah. “Optimalkan pengelolaan dan investasi dana haji secara produktif, aman, dan berkelanjutan,” demikian pesan Sugiono sebagaimana dikutip ANTARA. Ia juga menyatakan dukungan terhadap audit forensik untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Dana haji yang dikelola BPKH berkaitan langsung dengan biaya yang ditanggung jemaah. Sebagai contoh, pada pembahasan biaya haji 2027, BPKH menyiapkan nilai manfaat sebesar Rp8,83 triliun, sebagaimana kami ulas dalam artikel tentang BPIH 2027. Penjelasan perbedaan dana setoran awal dan dana abadi umat dapat dibaca pada artikel sebelumnya.
Hingga berita ini disusun, ANTARA tidak memuat angka baru terkait dana haji dalam pertemuan tersebut, dan revisi undang-undang belum diputuskan. Jadwal pembahasan dapat berubah mengikuti agenda DPR.
Bagi calon jemaah haji, pembahasan ini belum mengubah ketentuan setoran maupun pelunasan yang berlaku. Namun, pengelolaan dana yang transparan dan aman pada akhirnya menyangkut nilai manfaat yang kembali kepada jemaah. Pantau pengumuman resmi BPKH dan Kemenhaj, dan pastikan informasi dana haji berasal dari kanal resmi.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.














