MUI: Dana ZIS Boleh untuk Iuran BPJS Pekerja Rentan

Neo Jurnalis

ELHARAMAIN NEWS — Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kini sah digunakan untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Legitimasi tersebut ditetapkan melalui Fatwa MUI Nomor 102 Tahun 2025 yang diluncurkan pada gelaran Muntada Sanawi V Komisi Fatwa di Jakarta Pusat, 16–17 Oktober 2025. Kebijakan ini memperluas perlindungan sosial bagi jutaan pekerja informal, mulai dari guru ngaji hingga pengemudi ojek online.

Fatwa MUI Buka Peluang Perlindungan Lebih Luas

Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda menjelaskan bahwa penggunaan ZIS diperbolehkan untuk menanggung iuran BPJS bagi pekerja rentan selama pengelolaannya dilakukan melalui Baznas atau lembaga zakat resmi.

“Pada dasarnya pemerintah memiliki kewajiban memastikan jaminan ketenagakerjaan. Jika iurannya tidak terjangkau, maka ZIS boleh digunakan sesuai fatwa yang telah diterbitkan,” ujarnya dalam keterangan pers.

Fatwa ini juga mengamanatkan agar BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan yang selaras dengan prinsip syariah ketika memberikan perlindungan kepada peserta dari kalangan pekerja rentan.

27 Juta Pekerja Rentan Belum Terlindungi

Data BPJS Ketenagakerjaan pada pertengahan 2025 mencatat adanya 27 juta pekerja rentan yang belum memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara kerja sama Baznas dan BPJS selama ini baru mampu menjangkau sekitar 10 persen dari total pekerja rentan.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, berharap semakin banyak pihak ikut berkontribusi. “Dengan kebersamaan, kita bisa melindungi lebih banyak pekerja rentan di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Tantangan: Literasi Rendah dan Skema yang Belum Fleksibel

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa hingga kini baru 11,99 persen pekerja informal terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

“Perlindungan sosial bukan beban, tetapi kebutuhan dasar setiap pekerja,” katanya.

Direktur Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menyambut baik fatwa ini namun mendorong prioritas penggunaan infak dan sedekah. Zakat dari golongan fakir-miskin digunakan bila dua instrumen tersebut tidak mencukupi.

Pentingnya Validasi Data dan Pengawasan Transparan

Ketua Yayasan Indonesia Zakat Watch, Barman Wahidatan, mengingatkan agar penyaluran manfaat tepat sasaran. Ia menyoroti potensi kesalahan data seperti yang kerap terjadi dalam program bantuan sosial.

“Potensi salah sasaran tinggi jika data penerima tidak divalidasi dengan baik. Ini harus jadi catatan utama,” ujarnya.

Kemenag tengah menyiapkan prototipe pengawasan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) sesuai Inpres 4/2025 untuk memastikan penyaluran ZIS terukur dan akuntabel.

Dukungan dari Lembaga Zakat di Berbagai Daerah

Implementasi penyaluran ZIS untuk iuran BPJS mulai dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Baznas Kota Bandung. Sekretaris Baznas Bandung, Zainuddin Aban, menyampaikan bahwa 300 marbot masjid dan guru ngaji telah ditanggung iurannya selama satu tahun.

“Jika penghimpunan dana berjalan baik, durasi program dapat diperpanjang dan jumlah penerima manfaat ditambah,” jelasnya.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) juga menjalankan program serupa dengan menyalurkan perlindungan BPJS untuk seribu mustahik. Direktur IZI, Wildhan Dewayana Rosyada, menegaskan bahwa tujuan akhir program adalah membuat mustahik mandiri.

“Kami perpanjang BPJS tiap enam bulan sesuai capaian pemberdayaan sampai mereka dinilai cukup mandiri,” katanya.

Fatwa MUI Jadi Landasan Penguatan Jaring Pengaman Sosial

Sebagai Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Wildhan mengimbau 189 lembaga zakat anggota FOZ untuk ikut terlibat karena sudah ada legitimasi syariah yang kuat.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan, menilai fatwa tersebut sebagai pijakan penting. “Fatwa MUI menjadi landasan bagi lembaga zakat untuk menyalurkan dana ZIS dalam membiayai iuran pekerja rentan sebagai jaring pengaman sosial,” ujarnya.

Related Post