Aplikasi SIGAP Mulai Dipraktikkan Kanwil Kaltim, Aduan Jemaah Umrah Diproses hingga Tahap Mediasi

elharamaindigital

Pegawai Kanwil Kemenhaj Kalimantan Timur mencoba aplikasi pengaduan SIGAP di laptop
Foto: Kementerian Haji dan Umrah RI

ELHARAMAIN NEWS – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Kalimantan Timur mempraktikkan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan (SIGAP) Bongkar Mafia Haji dan Umrah di Samarinda, Selasa (17/11/2026). Aplikasi ini disiapkan agar aduan jemaah haji dan umrah tercatat dan tindak lanjutnya bisa ditelusuri hingga ke daerah.

Pendalaman itu didampingi perwakilan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Timur. Petugas kanwil mencoba langsung cara kerja aplikasi yang nantinya dipakai bersama oleh kantor pusat dan kanwil provinsi.

Dalam mekanismenya, setiap laporan yang masuk melewati lima tahap, yakni penerimaan, verifikasi, klarifikasi, analisis, dan mediasi. Setiap tahap tercatat sehingga pelapor dan petugas bisa melihat sampai di mana aduan ditangani dan siapa yang bertanggung jawab.

Rilis Kanwil Kaltim menyebut empat tujuan pengembangan SIGAP, yaitu melengkapi dokumentasi, memastikan alur penanganan laporan jelas, menjamin akuntabilitas, dan membuat seluruh proses pengawasan bisa dikendalikan serta dipantau. Kemenhaj berharap digitalisasi ini memangkas proses administrasi dan mempercepat penanganan kasus.

Aplikasi yang sama juga direncanakan mendukung pengawasan keberangkatan jemaah umrah di bandara. Petugas nantinya tidak lagi bergantung pada dokumen kertas, baik saat bertugas di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Rencana awal SIGAP sebelumnya diulas dalam laporan Kemenhaj siapkan aplikasi SIGAP.

SIGAP merupakan bagian dari paket pengawasan yang disosialisasikan Kemenhaj pusat sejak pekan kedua November. Direktur Pengawasan Haji Reguler Kemenhaj Rudi Nurudin Ambary di Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyebut tiga agenda yang saling terhubung: sosialisasi Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, konsolidasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta peluncuran SIGAP.

“Pengawasan harus mampu mengidentifikasi pelanggaran, sistem informasi memastikan setiap persoalan tercatat dan terpantau, sedangkan PPNS harus memiliki kapasitas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya,” ujar Rudi, seperti tercantum dalam rilis Kemenhaj pusat.

Menurut Rudi, Kemenhaj saat itu baru memiliki 31 PPNS yang tersebar di pusat dan 13 provinsi. Kementerian menargetkan sekurang-kurangnya satu PPNS di setiap provinsi agar respons terhadap pengaduan di daerah lebih cepat.

Hingga berita ini disusun, Kemenhaj belum mengumumkan tanggal SIGAP dapat dipakai masyarakat secara langsung. Rilis Kanwil Kaltim hanya menyebut sistem ini diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan mengetahui kejelasan tindak lanjutnya.

Sambil menunggu, jemaah tetap bisa mengadu melalui hotline pengaduan haji dan umrah Kemenhaj di nomor 0811 888 5888 atau mendatangi kantor Kemenhaj kabupaten/kota dan kanwil provinsi. Jemaah umrah yang mengalami masalah layanan saat hendak berangkat juga dapat melapor ke petugas pengawas di bandara, seperti diberitakan dalam laporan sidak Kemenhaj di Soekarno-Hatta.

Bagi calon jemaah umrah dan haji khusus, siapkan bukti sejak awal agar aduan mudah diverifikasi bila suatu saat dibutuhkan. Simpan perjanjian perjalanan, kuitansi, bukti transfer ke rekening atas nama badan usaha penyelenggara, serta tangkapan layar percakapan dan brosur paket. Catat juga nama petugas dan tanggal setiap janji layanan yang disampaikan.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post