ELHARAMAIN NEWS — Badan Legislasi DPR RI (Baleg) menyetujui hasil harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Keuangan Haji untuk diproses lebih lanjut dalam Rapat Paripurna DPR RI sebagai usul inisiatif DPR.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pengharmonisasi yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, Rabu (18/2/2026), di Gedung DPR RI, Senayan. Dalam forum tersebut, pimpinan rapat menanyakan persetujuan anggota atas hasil harmonisasi RUU, yang kemudian disetujui secara aklamasi.
Laporan hasil pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg sekaligus Ketua Panja Harmonisasi RUU, Iman Sukri. Ia menyatakan Panja telah merampungkan pembahasan baik dari sisi teknis perumusan maupun substansi materi.
Salah satu perubahan yang disepakati adalah penyesuaian judul dari RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Dalam harmonisasi, Baleg juga menghapus asas nirlaba guna memberi ruang pengelolaan yang lebih profesional untuk meningkatkan nilai manfaat dana setoran jemaah. Meski demikian, RUU menegaskan tidak ada pembagian dividen kepada direksi maupun dewan pengawas.
Ketentuan mengenai persetujuan Dewan Pengawas atas penempatan atau investasi dana dalam Pasal 14 turut dihapus. Dengan perubahan ini, anggota Dewan Pengawas tidak lagi dikenai tanggung jawab renteng atas potensi kerugian sebagaimana diatur sebelumnya dalam Pasal 55.
RUU memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membentuk anak usaha di berbagai bidang, tidak terbatas pada ekosistem haji.
Seiring perluasan kewenangan investasi langsung dari dana publik yang dikelola, Panja mengusulkan agar penempatan dan investasi dana haji diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan pengecualian pungutan sebagaimana diatur dalam undang-undang sektor jasa keuangan.
Selain itu, RUU mengatur mekanisme pengembalian setoran jemaah beserta nilai manfaatnya melalui menteri, serta kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan haji kepada Presiden dan DPR melalui menteri.
Pemerintah pusat juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan undang-undang paling lambat dua tahun setelah beleid berlaku, yang akan disertai pemantauan dan peninjauan oleh DPR.
Dengan disetujuinya hasil harmonisasi di tingkat Baleg, RUU Pengelolaan Keuangan Haji kini memasuki tahap berikutnya untuk dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI.














