ELHARAMAIN NEWS – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI membawa tujuh usulan ke pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Isinya antara lain menyangkut sifat wajib zakat, kewenangan Baznas yang lebih kuat, dan keselarasan zakat dengan pajak.
Wakil Ketua Baznas RI Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan agar pengumpulan dan pendayagunaan zakat lebih efektif. Hal itu dilaporkan Kompas.com, Sabtu (21/11/2026).
Tujuh isu yang diajukan Baznas meliputi kewajiban zakat, penguatan kelembagaan Baznas, hubungan Baznas RI dengan Baznas daerah, serta hubungan Baznas dengan lembaga amil zakat (LAZ). Tiga isu lainnya adalah harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut revisi UU Pengelolaan Zakat sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. DPR menargetkan RUU itu dibahas pada 2027. Sementara ini, Komisi VIII masih menyusun draf dan mengumpulkan masukan dari publik.
“Salah satu isu paling krusial yang sedang diselaraskan adalah membangun relasi yang harmonis dan tegas antara BAZNAS dan LAZ. Bagaimanapun, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat utama harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan kewenangannya,” ujar Marwan.
Marwan juga meminta dana zakat lebih banyak dipakai untuk program pemberdayaan ekonomi. Menurut dia, program semacam itu perlu punya indikator yang jelas sehingga manfaatnya bagi mustahik, atau penerima zakat, bisa diukur.
Dari kalangan ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Komunikasi dan Digital Masduki Baidlowi mengusulkan jalan tengah. Pesantren, masjid, dan LAZ diberi ruang ikut mengelola zakat, sementara peran Baznas tetap dipertahankan. Ia juga mendorong sistem digital agar muzaki, atau pembayar zakat, bisa memantau ke mana dananya disalurkan.
Revisi ini punya tenggat. Dalam pemberitaan MUI Digital pada Oktober lalu, Pimpinan Baznas RI Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Idy Muzayyad menjelaskan bahwa uji materi UU Zakat di Mahkamah Konstitusi memang ditolak. Namun, MK memberi mandat kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang itu dalam dua tahun, terhitung sejak putusan pada Oktober 2025. Artinya, batas waktunya jatuh pada Oktober 2027.
Idy menyebut, dalam UU Zakat yang berlaku sekarang, zakat belum menjadi kewajiban yang mengikat bagi warga negara Muslim. Baznas juga mendorong agar zakat bisa menjadi pengurang pajak secara langsung (tax credit).
Dorongan perbaikan tata kelola ini muncul ketika penghimpunan zakat masih jauh dari potensinya. Menteri Agama sebelumnya memaparkan bahwa zakat yang terhimpun baru sekitar 2,12 persen dari potensi, seperti diberitakan dalam artikel Menag Paparkan Sembilan Langkah Kelola Dana Umat.
Hingga berita ini disusun, isi RUU masih berupa usulan dan belum dibahas resmi oleh DPR bersama pemerintah.
Bagi calon jemaah umrah dan haji plus yang sedang menata dana keberangkatan, ada baiknya menghitung dan menunaikan zakat harta lebih dulu agar kewajiban itu tuntas sebelum berangkat. Salurkan lewat Baznas atau LAZ yang berizin dan simpan bukti setorannya, karena bukti itu diperlukan bila zakat hendak diperhitungkan dalam pelaporan pajak tahunan.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.














