Izin 46 PIHK Bermasalah, Kemenhaj Pindahkan 382 Calon Jemaah Haji Khusus ke PIHK Lain

elharamaindigital

Ilustrasi calon jemaah haji khusus berkonsultasi dengan petugas soal perpindahan penyelenggara haji
Ilustrasi

ELHARAMAIN NEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memindahkan 382 calon jemaah haji khusus yang terdaftar di 46 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berizin bermasalah ke PIHK lain. Langkah ini diambil agar proses penyelenggaraan ibadah haji para jemaah tersebut dapat ditindaklanjuti.

Data itu disampaikan Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, dalam sosialisasi Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU) Nomor 99 Tahun 2026 yang digelar Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH) secara daring, Rabu (18/11/2026), sebagaimana dilansir laman resmi HIMPUH, Minggu (22/11/2026). Izin 46 PIHK tersebut ada yang dicabut dan ada yang diblokir.

Menurut Tuti, keputusan memindahkan seluruh jemaah diambil setelah Kemenhaj bertemu dan mengonfirmasi satu per satu PIHK yang bersangkutan. Hasilnya, waktu yang tersisa dinilai tidak cukup bagi PIHK itu untuk memenuhi semua persyaratan. Pemerintah kemudian menyepakati pemindahan pin jemaah ke PIHK lain.

“Karena kemarin setelah kami tanya satu per satu, sepertinya waktu yang dibutuhkan untuk mengisi persyaratan itu tidak tercukupi sehingga kemudian kami sepakati dipindahkan semuanya,” ujar Tuti.

Pindah PIHK tidak otomatis berarti berangkat tahun depan. Dari hasil konfirmasi, sebagian besar dari 382 jemaah itu ternyata tidak dapat melunasi biaya haji tahun ini. “Jadi hanya mungkin sekian persen [yang bisa melunasi], itu tidak sampai setengahnya,” kata Tuti.

Ilustrasi tangan calon jemaah memeriksa surat permohonan bermeterai dan bukti setoran haji
Ilustrasi

Jalan keluar ini sejalan dengan petunjuk teknis pelunasan yang diumumkan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriyawan, pada Jumat (6/11/2026), seperti diberitakan Kompas.com. Jemaah yang terdaftar pada PIHK dengan izin yang sudah tidak berlaku dapat melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus setelah pindah ke PIHK lain yang izinnya aktif, sesuai pilihan jemaah. Adapun PIHK yang sertifikasinya belum diperpanjang karena persoalan regulasi masih boleh melayani pelunasan setelah mendapat rekomendasi dari Direktorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah.

Prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 yang diunggah di laman haji.go.id. Bila PIHK dicabut izinnya, dibekukan, atau dinyatakan tidak berlaku karena tidak terakreditasi, jemaah dapat pindah atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan bermeterai kepada PIHK tujuan. Surat itu memuat nama, nomor porsi, nomor telepon, dan nama PIHK yang dituju.

PIHK tujuan lalu mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota terdekat dari domisili jemaah, dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan melayani keberangkatan dan kepulangan. Kantor Wilayah memverifikasi dokumen paling lambat dua hari kerja. Aturan yang sama melarang PIHK memungut biaya perpindahan dari jemaah.

Tahap pertama pelunasan Bipih Khusus 2027 berlangsung hingga 5 Desember 2026, disusul tahap kedua pada 10-16 Desember 2026. Hingga berita ini disusun, Kemenhaj belum mengumumkan daftar nama 46 PIHK tersebut maupun jumlah jemaah yang sudah berhasil dipindahkan.

Bagi calon jemaah haji khusus, pastikan lebih dulu bahwa PIHK tempat Anda mendaftar masih berizin aktif, misalnya dengan mengikuti tiga langkah cek status haji khusus 2027. Bila PIHK Anda ternyata bermasalah, segera hubungi Kantor Wilayah Kemenhaj terdekat, siapkan nomor porsi dan bukti setoran, lalu pilih sendiri PIHK tujuan yang izinnya aktif. Simpan salinan setiap surat permohonan, dan tolak bila ada pihak yang meminta biaya untuk mengurus perpindahan.

Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.

Related Post