ELHARAMAIN NEWS – Sebanyak 53 jemaah umrah asal Boyolali, Jawa Tengah, gagal tiba di Arab Saudi dan tertahan tiga hari di Bangkok, Thailand. Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Boyolali menyebut biro yang memberangkatkan mereka belum mengantongi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Menurut laporan detikcom yang mengutip detikJateng, Sabtu (21/11/2026), setiap jemaah sudah melunasi Rp25,5 juta untuk program umrah sembilan hari. Rombongan berangkat dari Boyolali menuju Surabaya pada Jumat (13/11/2026) malam, lalu terbang dari Bandara Juanda ke Bangkok keesokan harinya.
Perjalanan berhenti di ibu kota Thailand itu. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kemenhaj Boyolali, Bilal Faris Al Muhtari, mengatakan tiket rombongan hanya sampai Bangkok, tidak sampai Arab Saudi. Jemaah ditempatkan di hotel dan tidak pernah melanjutkan perjalanan.
Rombongan akhirnya pulang ke Indonesia pada Senin (16/11/2026) malam. Satu jemaah masih dirawat di ruang perawatan intensif sebuah rumah sakit di Thailand karena gangguan kesehatan, didampingi pemimpin perjalanan dan pihak biro, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Bilal menjelaskan, biro tersebut tidak memiliki izin PPIU, baik untuk kantor pusat maupun cabangnya di Boyolali. Biro itu tidak tercatat sebagai penyelenggara umrah resmi sehingga Kemenhaj sulit memberi sanksi. Kantor Kemenhaj Boyolali sudah memanggil pengelola biro dan meminta penjelasan. Pihak biro berjanji mengembalikan seluruh uang jemaah dalam 60 hari. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan bahwa dana tersebut sudah dikembalikan.
Bilal juga menyebut pihaknya sudah mengingatkan sejak awal bahwa harga Rp25,5 juta tidak wajar. Menurut perkiraannya, paket umrah sembilan hari paling sederhana membutuhkan biaya sekitar Rp28 juta.
Keluarga salah satu jemaah menuturkan keberangkatan sudah berkali-kali diundur sejak Oktober 2026, dari 10 November menjadi 13 November. Pihak biro sempat beralasan kondisi geopolitik di Timur Tengah, lalu menyebut ada masalah dokumen. Kamis (12/11/2026) pagi biro mengabarkan keberangkatan belum bisa dilakukan, lalu sekitar pukul 21.00 WIB keluarga diminta menyiapkan jemaah berangkat dini hari.
Kasus ini muncul saat Kemenhaj menata ulang data penyelenggara umrah. Kementerian tengah mendata ulang sekitar 3.600 PPIU dan belum membuka izin baru, seperti diberitakan Elharamain News sebelumnya. Di sejumlah daerah, Kanwil Kemenhaj juga turun memeriksa legalitas, tiket, dan akomodasi biro umrah.
Dalam rilis pemantauan PPIU di Tanjungpinang yang terbit Kamis (19/11/2026), Kanwil Kemenhaj Kepulauan Riau kembali menyosialisasikan prinsip 5 Pasti Umrah, yakni pasti travel berizin, pasti jadwal keberangkatan, pasti terbang, pasti hotel, dan pasti visa. Kanwil juga mengingatkan larangan menawarkan paket talangan umrah yang tidak sesuai ketentuan karena berpotensi memberatkan jemaah dan membuat keberangkatan tidak pasti.
Bagi calon jemaah, pemeriksaan bisa dimulai dari status izin biro di kanal resmi Kemenhaj sebelum membayar. Mintalah bukti tiket pesawat sampai Jeddah atau Madinah, jadwal pasti, nama hotel, dan kejelasan visa. Bandingkan harga yang ditawarkan dengan biaya wajar, dan tanyakan ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota bila ragu. Langkah serupa pernah diimbau Kemenhaj Hulu Sungai Selatan kepada jemaah di wilayahnya.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.














