ELHARAMAIN NEWS — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjajaki kolaborasi strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat sistem ekonomi haji dan umrah berbasis riset dan data ilmiah.
Pertemuan yang berlangsung Selasa (10/2/2026) di Jakarta mempertemukan Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Sistem Ekonomi Haji dan Umrah. Sinergi ini ditujukan untuk memperkuat landasan kebijakan di tengah berbagai tantangan strategis penyelenggaraan haji dan umrah.
Direktur Jenderal Pengembangan Sistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menyoroti persoalan tingginya biaya transportasi udara jamaah haji. Selama ini, pesawat yang membawa jamaah ke Arab Saudi kembali ke Indonesia dalam kondisi kosong, sehingga biaya sewa menjadi tinggi dan berdampak langsung pada ongkos haji.
Sebagai solusi, Kemenhaj menjajaki integrasi dengan sektor pariwisata nasional. Penerbangan balik dari Arab Saudi diupayakan dapat diisi wisatawan Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia, sehingga tercipta efisiensi biaya dan sinergi ekonomi lintas sektor.
Selain transportasi, Jaenal menekankan besarnya potensi ekonomi haji yang belum optimal, mulai dari kebutuhan koper, seragam, mukena, kain ihram, hingga cendera mata. Ia mendorong agar UMKM nasional terlibat dalam rantai pasok ekonomi haji secara lebih terstruktur.
Sementara itu, Plt. Kepala OR IPSH BRIN Muhammad Najib Azca menegaskan komitmen BRIN mendukung kebijakan berbasis riset komprehensif. BRIN membuka peluang kerja sama formal, baik dalam bentuk nota kesepahaman maupun kolaborasi teknis riset.
Ketua Kelompok Riset Haji dan Umrah BRIN Abdul Jamil memaparkan rencana riset multiyears selama tiga tahun ke depan dengan fokus pada 13 embarkasi sebagai lokasi studi utama. Kajian mencakup kesiapan pemberangkatan jamaah, efektivitas manasik, hingga dampak ekonomi haji bagi masyarakat lokal.
Riset tersebut juga mempertimbangkan dinamika kebijakan Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang mendorong transformasi digital dan pembenahan layanan haji secara global.
Kepala PRAK BRIN Aji Sofanudin menambahkan, mulai 2026 pihaknya memiliki kelompok riset khusus kajian haji dan umrah. Sejumlah periset juga terlibat dalam penyusunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji sejak 2010 serta berbagai kajian kebijakan haji nasional.
Kedua institusi sepakat mendorong pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media agar hasil riset tidak berhenti pada laporan akademik, melainkan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
Penjajakan ini menjadi langkah awal menuju penguatan sistem ekonomi haji nasional yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.














