Di Tengah Gaduh Wacana Ruislag, Bandara Kertajati Tetap Siap Berangkatkan Jamaah Haji 2026

agusty reza

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati (Foto: Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS — Di tengah polemik rencana tukar guling (ruislag) aset Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, kesiapan bandara tersebut sebagai lokasi pemberangkatan jamaah haji justru dinyatakan matang. BIJB Kertajati dipastikan siap kembali memberangkatkan jamaah haji untuk keempat kalinya pada musim haji 2026.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat, menegaskan kesiapan tersebut setelah pihaknya melakukan kunjungan langsung ke BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka serta Asrama Haji Indramayu.

“Hasil kunjungan ke Bandara Kertajati sudah siap. Jadi kondisinya memang sudah siap,” kata Aten di Garut, Jumat (23/1/2026).

Menurut Aten, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana penyelenggaraan haji tahun 2026, baik di sisi bandara maupun asrama haji. Selama ini, BIJB Kertajati tercatat telah tiga kali melayani pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Jawa Barat.

Meski dinilai layak, Aten menekankan pentingnya peningkatan fasilitas secara berkelanjutan. “Kita sudah masuk pemberangkatan keempat. Ke depan, peningkatan fasilitas tetap harus dilakukan,” ujarnya.

Selain melayani haji, BIJB Kertajati juga masih beroperasi untuk penerbangan umum meski dengan frekuensi terbatas. Dari sisi aksesibilitas, Aten menilai konektivitas menuju bandara sudah sangat memadai karena terhubung langsung dengan jaringan tol yang menghubungkan Bandung, Cirebon, Indramayu, hingga Jakarta.

“Jalannya bagus-bagus untuk menuju ke sini. Fasilitasnya memadai, tinggal bagaimana market ke depan, terutama untuk penerbangan umrah,” kata Aten.

Komisi V DPRD Jabar juga memastikan kesiapan Asrama Haji Indramayu. Persoalan ketersediaan air yang sebelumnya dikeluhkan, kini telah diatasi melalui suplai dari PDAM setempat.

“Asrama haji ini nantinya bisa melayani jamaah Jawa Barat secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, di level kebijakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak berniat menjual saham BIJB Kertajati. Ia menyebut wacana yang berkembang adalah skema tukar guling aset strategis dengan pemerintah pusat.

Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati dialihkan ke pemerintah pusat, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara beserta kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Ini soal beban fiskal APBD yang setiap tahun harus menanggung biaya operasional,” ujar Dedi di Bandung.

Dedi menilai sulitnya BIJB Kertajati berkembang secara komersial disebabkan ketidaksinkronan kebijakan transportasi nasional. Ia menyinggung masih beroperasinya Bandara Halim Perdanakusuma serta kehadiran Kereta Cepat Whoosh yang membuat penumpang dari Bandung dan Jakarta enggan beralih ke Kertajati.

Sebagai solusi, Dedi bahkan mengusulkan agar kawasan Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional, bahkan berpotensi menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara. Usulan tersebut, menurut Dedi, telah mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Presiden memiliki harapan Kertajati bisa menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

Meski wacana ruislag terus bergulir, kesiapan BIJB Kertajati sebagai gerbang pemberangkatan haji Jawa Barat tetap berjalan. Pemerintah daerah dan DPRD menegaskan pelayanan jamaah haji tetap menjadi prioritas utama.

Related Post