ELHARAMAIN NEWS — DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera membentuk tim khusus verifikasi administrasi untuk mempercepat proses Pengembalian Keuangan (PK) jamaah calon haji khusus menjelang musim haji 1447 H/2026 M.
Desakan ini muncul menyusul ketatnya timeline operasional haji yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai, penyesuaian regulasi PK yang dilakukan Kemenhaj memang bertujuan melindungi jamaah, namun berpotensi menghambat penyerapan kuota jika tidak dibarengi pendampingan teknis yang memadai kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
“Karena waktunya semakin pendek, perlu ada tim khusus yang memastikan proses verifikasi administrasi berjalan cepat dan tepat, agar PK tidak menjadi penghambat kontrak layanan di Arab Saudi,” ujar Hidayat di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Ia juga mengusulkan penguatan sumber daya manusia melalui skema magang, dengan melibatkan mahasiswa manajemen haji dan umrah untuk membantu proses verifikasi dokumen apabila terjadi keterbatasan SDM di internal Kemenhaj.
Hidayat menegaskan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menjamin ketersediaan dana PK Haji Khusus. Karena itu, percepatan administrasi menjadi kunci agar dana dapat segera dimanfaatkan PIHK untuk pembayaran layanan haji.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan Haji Ian Heriyawan memastikan pemerintah terus mempercepat seluruh tahapan pelunasan dan PK. Namun ia mengakui masih terdapat penyesuaian sistem dan regulasi yang tengah diselesaikan.
“Kami berkomitmen menyelesaikan seluruh proses sebelum batas waktu yang ditetapkan Pemerintah Saudi,” kata Ian.














