DPR Tolak Keras “Pemindahan” Jemaah Haji ke Mina Jadid, Desak Negosiasi Ulang dengan Arab Saudi

agusty reza

Kota Mina. (dok : Istimewa)

ELHARAMAIN NEWS-Komisi VIII DPR RI mengambil sikap tegas menolak rencana penempatan sebanyak 19.000 jemaah haji Indonesia di kawasan Mina Jadid pada musim haji 2026. Kebijakan ini dinilai diskriminatif dan dapat merusak prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII, menyatakan pihaknya tidak hanya tidak merekomendasikan, tetapi secara resmi melarang penempatan tersebut. “Kami tidak memberi rekomendasi dan bahkan melarang jemaah haji kita di Mina menempati area Mina Jadid. Pemerintah harus mencari segala cara agar jemaah kita mendapat tempat yang setara di Mina utama,” tegas Marwan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (28/10/2025).

Penolakan ini berakar pada kekhawatiran terjadinya ketimpangan pengalaman ibadah. Jemaah yang ditempatkan di Mina Jadid, yang lokasinya lebih jauh dari pusat kegiatan ibadah (terutama Jamarat), dipandang akan mendapat beban fisik lebih berat dibandingkan dengan jemaah yang menetap di Mina utama. Marwan menegaskan bahwa hal ini bertentangan dengan semangat memberikan pelayanan yang setara bagi seluruh jemaah.

DPR mendesak Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk segera menggenjot negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan perusahaan penyedia layanan (syarikah). Tujuannya tunggal: memindahkan alokasi 19.000 jemaah tersebut ke kawasan Mina utama.

Sebagai jalan keluar jika negosiasi mentok, Komisi VIII mengusulkan opsi murur atau tanazul. Dalam skenario ini, jemaah tidak perlu bermalam penuh di tenda Mina Jadid. Mereka hanya memenuhi kewajiban mabit secara simbolis sesuai ketentuan fikih, kemudian diperbolehkan kembali ke hotel mereka di Mekah. “Mereka cukup bermalam sesuai ketentuan, selebihnya bisa kembali ke hotel,” jelas Marwan.

Keputusan final mengenai nasib 19.000 jemaah ini akan ditetapkan menyusul penandatanganan kontrak resmi antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, yang diprediksi berlangsung sekitar pertengahan bulan depan.

Di sisi lain, dalam pembahasan yang sama, telah disepakati bahwa kuota haji Indonesia untuk tahun 2026 tetap sebanyak 221.000 jemaah, dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% untuk petugas, sesuai amanat Undang-Undang.

Related Post