ELHARAMAIN NEWS — Pemerintah mulai bergerak memperketat pengawasan umrah setelah terungkap adanya ribuan jemaah yang sempat terjebak di Arab Saudi akibat konflik Timur Tengah. Solusi baru pun disiapkan: sistem visa terintegrasi langsung lewat Kementerian Haji dan Umrah.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Zainal Abidin, mengatakan penguatan pengawasan harus dilakukan secara nyata dan terstruktur, salah satunya melalui pengendalian penerbitan visa.
“Ke depan, visa umrah direncanakan diterbitkan terintegrasi melalui Kemenhaj, seperti halnya visa haji,” ujarnya saat pembinaan ASN di Bali.
Langkah ini muncul setelah temuan di lapangan menunjukkan masih lemahnya pendataan jemaah umrah, terutama yang berangkat secara mandiri.
Dari hasil pemantauan pihak bandara, sempat ada sekitar 50 ribu jemaah yang tertahan di Arab Saudi dan kesulitan mendapatkan bantuan karena tidak terdata secara resmi.
Kondisi ini dipicu oleh dinamika geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Iran serta Israel yang berdampak luas pada mobilitas jemaah.
Menurut Zainal, selama ini visa umrah banyak diproses langsung oleh travel atau individu tanpa sistem pelaporan yang optimal ke pemerintah. Akibatnya, data jemaah tidak valid dan menyulitkan proses perlindungan.
“Problem terbesar ada pada umrah mandiri yang sering tidak termonitor,” tegasnya.
Dengan sistem baru, seluruh data jemaah diharapkan bisa terpantau secara real-time, sehingga pemerintah lebih cepat melakukan mitigasi jika terjadi situasi darurat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenhaj Bali, Mahmudi, memastikan pihaknya terus memantau pergerakan jemaah, terutama di tengah kondisi konflik kawasan.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar perlindungan jemaah semakin maksimal.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah besar dalam mencegah kejadian serupa terulang, sekaligus memastikan ibadah umrah tetap aman di tengah situasi global yang tidak menentu.














