ELHARAMAIN NEWS – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Jambi meminta kantor kabupaten/kota menelusuri puskesmas yang belum mengunggah data istitaah kesehatan calon jemaah haji 1448 H/2027 M. Tanpa data itu di sistem, jemaah belum bisa melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) di bank.
Arahan itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenhaj Jambi, H. Wahyudi Abdul Wahab, dalam rapat internal di kantornya, Selasa (10/11/2026), hari pertama pelunasan tahap I yang berlangsung hingga 10 Desember 2026. Hal itu dimuat dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Jambi.
Wahyudi menyebut istitaah kesehatan sebagai syarat mutlak pelunasan. Menurut dia, transaksi di bank tidak bisa diproses bila puskesmas belum mengirim data kelayakan kesehatan jemaah ke dalam sistem. “Kita minta Kemenhaj Kabupaten/Kota untuk segera menelusuri dan menelepon Puskesmas yang belum mengunggah kelengkapan data istitaah agar proses pelunasan jemaah tidak terhambat,” ujarnya.
Jajaran Kanwil juga diminta mendata masalah lain di lapangan. Salah satunya keanggotaan aktif BPJS Kesehatan, yang menurut Wahyudi menjadi isu nasional karena berkaitan dengan syarat istitaah. Kepesertaan aktif program JKN memang termasuk syarat pelunasan yang ditetapkan Kemenhaj pusat.
Untuk memantau progres, Kanwil Kemenhaj Jambi menugaskan staf khusus sebagai penanggung jawab (PIC) yang memeriksa pergerakan data istitaah dan pelunasan di aplikasi setiap satu jam. Rekap pelunasan harian ditarik setiap pukul 15.00 WIB. “Evaluasi menyeluruh bersama Kemenhaj Kabupaten/Kota akan diselenggarakan rutin setiap hari Jumat melalui sesi daring,” kata Wahyudi.
Ia juga mengingatkan aturan khusus bagi jemaah prioritas lansia. Di Jambi, kuota prioritas lansia 2027 berjumlah 164 orang atau 5 persen dari kuota provinsi. Mereka wajib melunasi pada tahap I agar berhak mengajukan penggabungan mahram atau pendamping lansia pada tahap II. “Hak pengajuan ini akan otomatis gugur jika jemaah lansia tidak melunasi pada tahap pertama,” tutur Wahyudi.
Ketentuan itu sejalan dengan jadwal nasional. Kemenhaj membuka pelunasan tahap II pada 16-31 Desember 2026 bila masih ada sisa kuota, antara lain untuk pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas dan pendampingnya, serta jemaah yang terpisah dari mahram. Rincian syarat dan besaran Bipih tiap embarkasi dapat dibaca dalam laporan pembukaan pelunasan Bipih reguler 1448 H.
Langkah serupa ditempuh di Jakarta. Kanwil Kemenhaj DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi tindak lanjut dan strategi percepatan pelunasan Bipih yang dipimpin Kepala Kanwil, Suviyanto, dengan moderator Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Mulizar. Menurut rilis Kanwil Kemenhaj DKI Jakarta pada Selasa (10/11/2026), rapat yang dihadiri para kepala kantor Kemenhaj kota/kabupaten itu membahas antisipasi kendala yang berpotensi menghambat pelunasan.
Kanwil DKI sebelumnya juga telah memetakan kendala pelunasan di tiap kota dan kabupaten, seperti diberitakan dalam laporan pemetaan kendala pelunasan di DKI. Hingga berita ini disusun, rilis Kanwil DKI belum merinci jenis kendala maupun angka capaian pelunasan di Jakarta.
Bagi calon jemaah haji reguler yang masuk daftar berhak lunas, tanyakan ke puskesmas apakah hasil pemeriksaan istitaah sudah diunggah ke sistem, dan cek status BPJS Kesehatan sebelum datang ke bank. Jemaah lansia sebaiknya melunasi di tahap pertama agar hak mengajukan pendamping tidak gugur.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
