ELHARAMAIN NEWS – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan Polres Banjar menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pada kesempatan yang sama, Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) se-Kabupaten Banjar dikukuhkan.
Kegiatan itu berlangsung di Banjarbaru, Senin (9/11/2026), sebagaimana disampaikan dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Selatan. MoU diteken Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Banjar H. Erfan Maulana dan Kapolres Banjar AKBP Boni Ariefianto. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pengawasan sekaligus mencegah potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Seluruh pimpinan PPIU dan PIHK di Kabupaten Banjar juga menandatangani pakta integritas. Isinya komitmen untuk menjalankan kegiatan dan pelayanan sesuai ketentuan, dengan menjunjung profesionalitas, transparansi, dan tanggung jawab. Forum komunikasi yang baru dikukuhkan akan menjadi wadah koordinasi dan pembinaan bagi penyelenggara umrah dan haji khusus di kabupaten tersebut.
“Kami berharap melalui forum ini seluruh penyelenggara PPIU dan PIHK dapat saling berkoordinasi, menjaga profesionalitas, serta mengedepankan kepentingan dan perlindungan jamaah. Penandatanganan MoU dan Pakta Integritas ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi komitmen nyata untuk bersama-sama mencegah pelanggaran dan mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang amanah,” ujar Erfan.
Rilis Kemenhaj Banjar menyebut, keterlibatan aparat penegak hukum diharapkan membantu pencegahan dan penanganan potensi pelanggaran. Bagi calon jemaah umrah dan haji khusus, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara diharapkan berdampak pada mutu layanan, kejelasan informasi, dan perlindungan selama proses perjalanan ibadah.
Langkah di Banjar sejalan dengan penguatan pengawasan oleh Kemenhaj pusat. Hingga 26 Oktober 2026, Kemenhaj mencatat 244 aduan dan kasus haji-umrah, terdiri atas 125 kasus umrah, 93 kasus haji khusus, 22 kasus haji reguler, dan empat kasus lain. Perkiraan kerugian masyarakat mencapai Rp247,65 miliar, angka yang masih berupa estimasi dan belum hasil audit final. Sebanyak 34 aduan telah diserahkan ke Bareskrim Polri, sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Harun Al Rasyid di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Kemenhaj juga tengah menyiapkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hingga tingkat kabupaten/kota, seperti diulas dalam artikel Kasus Haji dan Umrah Bertambah, Kemenhaj Siapkan Penyidik PPNS hingga Kabupaten/Kota, serta aplikasi SIGAP agar penanganan aduan bisa dipantau secara real-time.
Untuk memeriksa izin dan akreditasi penyelenggara, Kemenhaj mendorong masyarakat memakai aplikasi resmi SatuHaji. “Travel yang bagus bisa dilihat di aplikasi SatuHaji, mulai dari tahun berdiri, perizinan, hingga akreditasinya. Pastikan PPIU-nya berizin dan terakreditasi,” kata Kepala Subdirektorat Pengembangan Umrah Kemenhaj Edayanti Dasril, seperti dikutip Kompas.com.
Bagi calon jemaah umrah dan haji khusus, pastikan penyelenggara terdaftar dan terakreditasi sebelum menyetor uang. Minta kejelasan jadwal, maskapai, hotel, dan visa secara tertulis, simpan semua bukti pembayaran, dan jangan mudah tergiur harga yang jauh di bawah kewajaran. Bila menemukan kejanggalan, laporkan ke kantor Kemenhaj kabupaten/kota setempat atau kanal pengaduan resmi Kemenhaj.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
