ELHARAMAIN NEWS – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman (MoU) persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M di Jeddah. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut sejumlah usulan Indonesia dalam kesepakatan itu diterima Pemerintah Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Menhaj dalam keterangannya di Jeddah, Selasa (10/11/2026), sebagaimana tercantum dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah. Selain meneken MoU, delegasi Indonesia mengikuti pertemuan dengan utusan berbagai negara dalam forum yang digelar Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, lalu mengunjungi Hajj Conference and Exhibition.
“Alhamdulillah, beberapa poin usulan yang kami sampaikan dalam MoU tersebut dapat diterima oleh Pemerintah Arab Saudi. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya kita mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027 agar dapat berjalan lebih baik,” ujar Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu.
Ia menuturkan, undangan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi datang setelah delegasi beberapa hari berada di Jeddah. “Dalam kesempatan ini, kami bertemu dan berdiskusi dengan para utusan dari berbagai negara di dunia untuk membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan ibadah haji,” kata Gus Irfan.
Hingga berita ini disusun, rilis Kemenhaj belum merinci poin usulan yang diterima maupun isi lengkap MoU. Menhaj hanya menyampaikan harapan agar kesepakatan dan komunikasi yang sudah terbangun menjadi landasan koordinasi kedua negara, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan haji 2027.
Sebagai gambaran, MoU untuk musim haji 1447 H/2026 M diteken pada November 2025. Menurut laporan Kompas.com, kesepakatan saat itu memuat kuota 221.000 jemaah, penekanan pada istithaah kesehatan, pembayaran dam di Arab Saudi melalui lembaga Adahi dan platform Nusuk Masar, serta validitas data jemaah yang mencakup kloter, penerbangan, hotel, dan transportasi.
Untuk musim 1448 H/2027 M, Kemenhaj telah menetapkan kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah. Rinciannya, 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, dan 864 kuota Petugas Haji Daerah, sebagaimana tercantum dalam rilis pelunasan Bipih.
Di sela agenda tersebut, Menhaj meninjau booth Indonesia yang menampilkan produk makanan hingga perlengkapan jemaah (amenities). Pekan ini, Kemenhaj juga mempertemukan 13 produsen Indonesia dengan importir Saudi di Jeddah.
“Kami melihat langsung berbagai produk Indonesia yang ditampilkan di booth Indonesia, baik produk makanan maupun amenities. Harapan kami, produk-produk ini tidak hanya dikenal, tetapi juga dapat diterima dan masuk ke pasar Arab Saudi sehingga memberikan manfaat bagi pelaku usaha Indonesia,” ujar Gus Irfan.
Menurut dia, penyelenggaraan haji juga berpotensi memperkuat ekosistem ekonomi haji. “Harapan kita, persiapan haji 2027 berjalan lancar, pelayanan kepada jemaah semakin baik, dan pada saat yang sama produk-produk Indonesia juga memiliki kesempatan lebih luas untuk menjadi bagian dari ekosistem penyelenggaraan haji,” pungkasnya.
Bagi calon jemaah haji reguler 2027, tahapan di Tanah Air sudah berjalan. Pelunasan Bipih tahap pertama dibuka hingga 10 Desember 2026. Kemenhaj meminta jemaah yang berhak melunasi memperhatikan batas waktu transaksi bank, menuntaskan pemeriksaan istithaah kesehatan, dan memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif. Rincian hasil MoU sebaiknya dipantau dari kanal resmi Kementerian Haji dan Umrah, bukan dari pesan berantai. Adapun jemaah haji khusus atau haji plus mengikuti jadwal pelunasan tersendiri, dengan tahap pertama berlangsung hingga 5 Desember 2026.
Ingin berangkat umrah atau haji plus dengan bimbingan sesuai sunnah? Konsultasikan rencana ibadah Anda bersama Elharamain Wisata melalui WhatsApp atau lihat pilihan paket.
